Debat terbuka tersebut dilaksanakan di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat pada Rabu (28/3), seperti disampaikan dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Kamis.
Menlu RI diberi kesempatan sebagai pembicara pertama setelah 15 negara anggota DK PBB berbicara.
Sebagai koordinator ASEAN untuk DK-PBB, Menlu RI menyampaikan pidato atas nama ASEAN dan Indonesia. Untuk pertama kalinya, ASEAN, sebagai organisasi regional, menyampaikan pendapat di depan DK PBB.
Ada beberapa hal utama yang disampaikan Menlu RI dalam pidatonya mewakili ASEAN di Debat Terbuka DK PBB, salah satunya mengenai pentingnya reformasi DK PBB yang harus ditujukan untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas serta proses pengambilan keputusan di lapangan.
Selain itu, Menlu RI menekankan agar sumber pendanaan operasi penjagaan perdamaian dan keamanan PBB harus memadai.
Selanjutnya, Menlu Retno juga menegaskan bahwa keamanan dan keselamatan pasukan perdamaian menjadi tanggung jawab bersama negara anggota PBB sehingga harus selalu menjadi perhatian semua anggota PBB.
Debat terbuka itu diselenggarakan di bawah presidensi Belanda di Dewan Keamanan PBB. Pertemuan dipimpin oleh Perdana Menteri Belanda Mark Rutte dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres selaku pemapar. Sebanyak 13 pejabat setingkat menteri serta 69 negara anggota PBB ikut serta dalam debat terbuka itu.
Tema debat terbuka yang diusung Belanda dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya jumlah personil pasukan keamanan PBB yang menjadi korban dalam berbagai serangan dan ancaman kemananan terhadap misi PBB. Tercatat 57 korban selama 2017 dan merupakan jumlah terbesar selama dua dekade.
Selain itu, debat terbuka tersebut juga mencoba untuk membahas proses politik bagi penyelesaian konflik di berbagai Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB.
Baca juga: Indonesia galang dukungan dari negara sahabat di PBB
Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2018
