Palangka Raya (ANTARA News) - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan netralitas TNI pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 dan Pemilihan Presidenj (Pilpres) 2019 adalah harga mati dan tidak ada toleransi terhadap pelanggarannya.Kita harus memegang teguh netralitas dan menjunjung tinggi politik negara."
"Pedomani netralitas sebagai penjabaran dan pelaksanaan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Tidak ada toleransi bagi pelanggaran terhadap netralitas tersebut," katanya, di hadapan sekira 2.146 anggota TNI-Polri se-Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Kamis.
Panglima TNI mengatakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus memegang teguh netralitas karena politik TNI dan Polri adalah politik negara.
"Bagi prajurit TNI hanya ada satu komando tegak lurus dari Panglima TNI, tidak ada komando atau perintah dari pihak lain," ujar Hadi.
Baca juga: Panglima TNI: Netralitas TNI-Polri tetap dijaga
Panglima TNI menegaskan "Pegang teguh bahwa misi utama dan yang terutama adalah Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Tahapan Pemilu 2019 harus sukses. Jadikan tugas yang kita laksanakan sebagai ladang ibadah."
Hadi mengingatkan jajaran TNI-Polri untuk menjaga kepercayaan rakyat kepada, dan jangan sampai dinodai, dirusak atau dihancurkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Panglima juga mengingatkan jajaran TNI-Polri untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini dan cegah dini dari ancaman terhadap ideologi,politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (Ipoleksosbudhankam) yang dapat mengancam persatuan, kesatuan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Hal itu. menurut dia, khususnya dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 dan Tahapan Pemilu 2019 dengan mengoptimalkan peran serta fungsi satuan masing-masing.
Baca juga: Menhan ingatkan prajurit TNI jaga netralitas
Pada kesempatan yang sama Kepala Polri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan TNI dan Polri tidak boleh terjebak pada politik praktis.
"Kita harus memegang teguh netralitas dan menjunjung tinggi politik negara," ucapnya.
Kapolri mengatakan, jika TNI dan Polri terjebak pada politik praktis, maka akan terpecah kepada kepentingan tertentu.
"TNI dan Polri itu merupakan instrumen pemersatu bangsa dan negara Indonesia. Kalau kita terpecah, maka tidak dapat menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa negara Indonesia," demikian Jenderal Pol Tito Karnavian.
Baca juga: Panglima TNI dan Kapolri tegaskan netralitas TNI dan Polri di pemilu
Baca juga: Jokowi perintahkan tentara dan polisi netral pada tahun politik
Pewarta: Rini Utami
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2018
