Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan Bupati Mojokerto periode 2010-2015 dan 2016-2021 Mustofa Kamal Pasa (MKP) sebagai tersangka dugaan menerima atau janji dan gratifikasi.MKP diduga tidak pernah melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut pada KPK ..."
Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif saat konferesi pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin, menyatakan lembaganya telah melakukan penyidikan dalam dua perkara tertanggal 18 April 2018.
Pertama, KPK menetapkan Mustofa Kamal Pasa (MKP) bersama dua orang lainnya, yakni permit and regulatory Division Head PT Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group) Ockyanto (OKY) dan Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) Onggo Wijaya (OW) sebagai tersangka suap pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015.
"Pada perkara pertama, MKP selaku Bupati Mojokerto periode 2010-2015 dan 2016-2021 diduga menerima hadiah atau janji dari OKY dan OW terkait dengan pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015," kata Syarif.
Ia mengungkapkan bahwa dugaan suap yang diterima oleh tersangka Mustofa terkait perizinan Menara Telekomunikasi tersebut sekitar Rp2,7 miliar.
Dalam perkara pertama, Mustofa disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.
Baca juga: KPK tahan Bupati Mojokerto
Sementara itu, Ockyanto dan Onggo Wijaya disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.
Pasal itu yang mengatur mengenai memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
Ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.
Dalam perkara kedua, Mustofa bersama-sama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto 2010-2015 Zainal Abidin (ZAB) diduga secara bersama-sama menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
"MKP bersama-sama ZAB diduga menerima "fee" dari proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto termasuk proyek pembangunan jalan di tahun 2015 dan proyel lainnya. Dugaan penerimaan gratifikasi setidak-tidaknya Rp3,7 miliar," kata Syarif.
Ia menyatakan penyidik masih terus mendalami dan mengembangkan perkara itu, khususnya terkait dugaan penerimaan lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan atau tugasnya.
"MKP diduga tidak pernah melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut pada KPK sebagaimana diatur di Pasal 16 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ucap Syarif.
Atas perbuatannya tersebut, Mustofa dan Zainal disangkakan melanggar Pasal 12 B UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Pasal 12 B mengatur mengenai setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidabna denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.
KPK pun pada Senin ini telah menahan Mustofa selama 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di Kavling K4.
Baca juga: KPK geledah sejumlah kantor dinas Mojokerto
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2018
