Nelayan jangan mau "dikompori", kata Presiden

8 Mei 2018 13:51 WIB
Nelayan jangan mau "dikompori", kata Presiden
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan ketika bersilaturahmi dengan nelayan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/5/2018). Dalam silaturahmi guna mencari masukan dari nelayan tersebut, Presiden mengajak nelayan meninggalkan cantrang yang dapat merusak ekosistem air laut. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo meminta para nelayan tidak mau "dikompori" oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mengaitkan program pemerintah untuk para nelayan dengan politik atau kepentingan tertentu.

"Nelayan harus menangkap arahnya ke mana sih arahnya untuk kita sendiri, jangan diplintir, ada yang 'dikompori', sehingga konsistensi kita ke tujuan jadi terbelokkan karena bisa saja ada unsur politik, ada unsur kepentingan-kepentingan," kata Presiden di Istana Negara, Selasa, dalam acara silaturahim dengan nelayan dari seluruh Indonesia dan peserta Rembug Nasional tahun 2018 serta Musyawarah Nasional VII Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia.

"Tidak ada, mana sih Bu Susi (Pudjiastuti) ada kepentingan politik? Tidak ada kepentingannya. Bahwa banyak kepentingan yang terganggu iya, yang dulu enak sekarang tidak enak iya, tapi itu yang harus kita kerjakan," katanya di acara yang dihadiri sekitar 200 orang itu.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti antara lain menerapkan kebijakan penenggelaman kapal asing yang masuk tanpa izin ke wilayah perairan Indonesia dan melarang penggunaan cantrang sebagai alat penangkapan ikan.

"Kalau tidak di lapangan, kita tidak tahu ada kapal asing yang mengatasnamakan nelayan kita, mereka pikir kita tidak mengerti? Mengertilah, saya orang lapangan, Bu Susi tiap hari di lapangan, ya mengerti, ini akan terus kita kerjakan konsisten," kata Presiden.

Menurut Presiden dalam 3,5 tahun terakhir Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menenggelamkan 363 kapal asing yang secara ilegal masuk ke wilayah perairan Indonesia.

"Padahal yang namanya kapal ilegal asing yang wira-wiri itu, di wilayah perairan kita, hitungannya 7000-an, sekarang sudah tidak berani lagi masuk ke Indonesia. Masih ada satu, dua, tiga, tapi ditangkap lagi sama Bu Susi, langsung ditenggelamkan," kata Presiden, disambut tepuk tangan para nelayan.

"Mestinya ikan-ikan bisa dinikmati bapak ibu semua, kalau belum artinya apa? Ikan-ikan belum berkembang lebih banyak lagi, mungkin masih menunggu tidak tahu, satu dua tahun, tapi laporan Bu Susi sudah ada kenaikan, tapi kita sendiri harus menyadari penggunaan alat tangkap jaring tidak ramah lingkungan harus dalam transisi kita ubah, kalau tidak kita sendiri yang rugi," jelas Presiden.
 

Dalam laporannya, Susi mengatakan ekspor ikan pada kuartal pertama 2018 meningkat lima persen dari kuartal pertama 2017, menunjukkan hasil tangkapan para nelayan Indonesia membaik.

"Saya baru saja dari Pangandaran, mendengar cerita nelayan di sana. Katanya dulu di Pangandaran banyak ikan bawal putih, kakap, tapi sekarang ini betul-betul sangat sulit, kondisi itu yang harus dikembalikan lagi agar ikan-ikan jadi normal kembali. Tidak hanya di pangandaran, tapi di titik-titik lain. Nelayan harus mengerti, tidak ada pemerintah ingin menghambat atau merintangi atau tidak membolehkan, tidak ada, tapi arah ke depan para nelayan harus bisa baca ini untuk kebaikan nelayan kita sendiri," demikian Presiden Joko Widodo.

Baca juga:
Menteri Susi tidak pernah takut tenggelamkan kapal

Mayoritas kapal cantrang beralih alat tangkap
 

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2018