"Ini kami sampaikan kepada MUI dan sudah menyampaikan dan mengadakan rapat dengan mengundang ormas Islam, kemudian mendalami nama-nama ini untuk memverifikasi, lalu pada saatnya akan disampaikan menyikapi nama-nama itu," kata Lukman di Jakarta, Kamis.
Usulan nama-nama yang sudah diverifikasi MUI itu kemudian akan diumumkan ke publik sehingga masyarakat memiliki acuan soal mubalig. Masyarakat dapat menggunakan daftar itu untuk menjadi panduan soal mubalig yang sesuai rekomendasi Kemenag. Acuan itu sifatnya kesukarelaan sehingga publik bisa menggunakan referensi itu atau tidak.
Lukman menjelaskan persoalan mubalig itu seiring rapat dengar pendapat menyangkut penambahan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dengan Komisi VIII DPR RI di gedung parlemen, pada Kamis, yang ketika itu Lukman ditanya Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher.
Menurut Ali, rilis 200 mubalig ke publik menimbulkan polemik dalam masyarakat.
Lukman menandaskan nama-nama dalam daftar itu didasarkan kepada masukan dari ormas Islam, ulama, takmir masjid dan instansi pemerintah ataupun swasta.
"Tentu tidak semua ormas Islam," kata dia.
Kemenag menerima usulan nama-nama mubalig itu sehingga terangkum 200 orang.
Baca juga: DPR minta Kementerian Agama jelaskan rekomendasi 200 mubalig
Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2018
