Larang mantan koruptor "nyaleg", KPU tepat tapi salah prosedur

6 Juni 2018 13:00 WIB

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (tengah) didampingi Komisioner KPU Ilham Saputra (kanan) dan Evi Novida Ginting Manik (kiri) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/5/2018). Rapat tersebut membahas peraturan KPU tentang pencalonan anggota legislatif dan pencalonan presiden serta peraturan Bawaslu terkait pengawasan dana kampanye, peraturan kampanye, pencalonan legislatif dan capres, serta peraturan pengawasan logistik pemilu. (ANTARA /Dhemas Reviyanto)

Jakarta (ANTARA News) - Pengamat politik Lely Arrianie menilai aturan Komisi Pemilihan Umum melarang mantan narapidana koruptor maju sebagai calon legislatif pada Pemilu 2019 sudah tepat, namun prosedurnya mengalami kesalahan.

"Aturan itu tepat, tapi prosedurnya salah. Sebab keputusan MK kan sudah mengatur boleh asal mereka mengumumkan pernah menjadi koruptor," kata Lely dihubungi di Jakarta, Rabu.

MK pernah mengeluarkan putusan atas uji materi UU Pemilu yang pada putusannya memperbolehkan mantan narapidana koruptor menjadi caleg selama mengumumkan statusnya sebagai mantan napi koruptor.

"Artinya larangan KPU tidak sesuai dengan keputusan MK," ujar Lely.

Dia menekankan agar larangan napi koruptor maju sebagai caleg, tidak menyalahi prosedur, maka harus dilakukan uji materi kembali terhadap UU Pemilu, atau mengganti isi pasal dalam undang-undang itu.

Baca juga: Pengamat: tepat, KPU larang eks koruptor menjadi caleg

Baca juga: PKS apresiasi KPU larang mantan koruptor "nyaleg"

Baca juga: Jusuf Kalla dukung calon legislatif bukan bekas koruptor