"Kami tentu akan serius melaksanakan kegiatan percontohan ini dengan berkoordinasi dengan kementeriannya lainnya, termasuk bersinergi dengan pemerintah daerah," katanya saat mendampingi Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) bersama Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim dan Gubernur NTB, TGH Muhammad Zainul Majdi meninjau penanganan kekerdilan atau stunting di Desa Dakung, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah, NTB, Kamis.
Ia menyebutkan masalah stunting harus ditangani secara serius. Karena berdasarkan riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2013, tercatat sekitar 37 persen balita di Indonesia atau sebanyak 9 juta anak di Indonesia mengalami stunting akibat kurangnya asupan gizi dan sakit berulang.
Terlebih lagi masalah stunting bukan soal terhambatnya tinggi badan, namun terhambatnya pertumbuhan otak yang berdampak besar pada masa depan seorang anak.
Baca juga: Wapres tinjau penanganan stunting di Lombok
Karena itu, Eko berharap program dana desa memiliki dampak positif bagi kemajuan desa dan kesehatan masyarakat. Apalagi penyerapan anggaran dana desa naik dari 82 persen pada tahun pertama, menjadi lebih dadi 98 persen.
"Dana desa kan lihat sendiri, walaupun di awal banyak kendala karena baru, bukan hanya di Indonesia mungkin pertama di dunia, tapi sekarang "improvement-nya" besar sekali buat daerah. Desa-desa mampu membangun infrastruktur yang belum pernah ada selama ini, setelah dana desa naik," tambahnya.
Sementara itu, terkait implementasi di lapangan, Eko meminta seluruh pihak untuk tak segan melapor kepada Satgas Dana Desa jika melihat adanya kendala dan masalah dalam persoalan dana desa.
"Masyarakat juga diminta kalau ada kejanggalan lapor ke satgas," katanya.
Baca juga: Bank Dunia kagumi cara Indonesia tangani kasus kekerdilan anak
Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2018
