• Beranda
  • Berita
  • Dubes ingin buka sekolah di Semenanjung Malaysia

Dubes ingin buka sekolah di Semenanjung Malaysia

17 Agustus 2018 17:54 WIB
Dubes ingin buka sekolah di Semenanjung Malaysia
Arsip Foto. Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia di Malaysia Rusdi Kirana (kiri) melakukan kunjungan ke Yang Di-Pertua Negeri Sabah Tun Datuk Seri Panglima Haji Juhar Bin Datuk Haji Mahiruddin di Istana Negeri Sabah, Kota Kinabalu, Kamis (7/9/2017). Dubes menyampaikan terima kasih karena Yang Di-Pertua Negeri Sabah sudah mengizinkan pendirian 272 Community Learning Center (CLC) yang menjadi tempat sekolah bagi anak-anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di kebun sawit. (ANTARA /Agus Setiawan)
Kuala Lumpur (ANTARA News) - Duta Besar Republik Indonesia di Malaysia Rusdi Kirana berharap pemerintah Negeri Jiran mengizinkan pembukaan sekolah untuk warga negara Indonesia (WNI) di Semenanjung Malaysia.

"WNI banyak di Malaysia, baik yang berketrampilan maupun tidak. Harapan saya kepada pemerintah Malaysia agar memberikan akses pendidikan atau diberikan izin tempat pendidikan dengan biaya, guru dan kurikulum dari Indonesia," katanya di Kuala Lumpur, Jumat.

"Sekarang ini kami belum mendapatkan izin pendirian sekolah di Semenanjung Malaysia, sementara banyak anak-anak Indonesia di Semenanjung yang belum mendapatkan akses pendidikan," katanya ketika diwawancarai media Malaysia usai Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-73 di Wisma Duta.

Rusdi mengatakan sarana pendidikan berupa Community Learning Center (CLC) sudah ada di Sabah dan Sarawak, namun pembukaan fasilitas pendidikan di Semenanjung Malaysia belum mendapat izin.

"Saat ini Sabah sudah ada 230 CLC dan Sarawak 54 CLC. Sekolah ini kecil-kecil, satu sekolah bisa 20 hingga 30 orang murid. Lokasinya juga berjauhan satu dengan yang lain di ladang sawit," katanya.

"Kami sudah membuka Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di KBRI, tetapi tempat tidak mencukupi. Tidak hanya 1.000 hingga 2.000 anak, tetapi puluhan ribu anak. Saya kira dari sisi agama, kemanusian dan PBB, maka pendidikan itu wajib supaya bisa membaca dan menulis," katanya.

Menanggapi keberadaan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL), dia mengatakan sekolah tersebut sesuai untuk warga yang berpenghasilan besar, mereka yang penghasilannya kecil tidak mampu membayar biayanya.

Baca juga:
Pemerintah tambah sekolah untuk anak TKI di Malaysia
Perwakilan Indonesia targetkan 50 CLC di Sarawak

 

Pewarta: Agus Setiawan
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2018