Jakarta, (ANTARA News) - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai bahwa calon presiden dan calon wakil persiden harus memiliki program yang jelas dalam mempermudah akses permodalan UMKM terhadap perbankan nasional.UMKM selama ini sering kesulitan mendapatkan modal dari bank karena sulitnya UMKM dalam memenuhi syarat "creditworthiness" yang menjadi standar bank dalam memberikan pinjaman.
"Presiden dan wakil presiden terpilih kelak harus menyediakan skema permodalan yang ramah terhadap UMKM," kata peneliti CIPS Assyifa Szami Ilman di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, UMKM selama ini sering kesulitan mendapatkan modal dari bank karena sulitnya UMKM dalam memenuhi syarat "creditworthiness" yang menjadi standar bank dalam memberikan pinjaman.
Ia menjelaskan bahwa istilah "creditworthiness" dapat diartikan sebagai syarat-syarat kelayakan untuk mendapatkan kredit dari bank.
Aset yang dimiliki UMKM, lanjutnya, umumnya tidak cukup memadai untuk dijadikan jaminan kepada pihak bank sehingga akhirnya membuat mereka dikenai bunga yang tinggi.
Sementara untuk KUR, Assyifa Szami Ilman berpendapat bahwa usaha skala kecil dan mikro masih sulit mendapatkannya, dan usaha skala menengah yang berkesempatan lebih besar mendapatkan KUR.
Sebagaimana diwartakan, Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah dalam empat tahun terakhir terus memangkas suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 22 persen, saat ini menjadi hanya tujuh persen.
"Pajak Penghasilan (PPh) final bagi UMKM turut dipangkas dari 1,0 persen menjadi 0,5 persen agar UMKM dapat lebih cepat naik kelas, sehingga yang kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar, menjadi pengusaha-pengusaha nasional yang kuat dan tangguh," kata Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan di Jakarta, Kamis (16/8).
Sedangkan bagi usaha ultra mikro dan sekaligus sebagai pemberdayaan ekonomi ummat, pemerintah menggencarkan pembentukan lembaga keuangan Bank Wakaf Mikro, serta melakukan revitalisasi pasar-pasar rakyat agar bisa bersaing dengan pasar modern dan menjadi wadah bagi UMKM dalam menggerakkan ekonomi lokal.
Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat realisasi KUR hingga 31 Juli 2018 telah mencapai Rp79,2 triliun atau 67,6 persen dari target penyaluran Rp117,08 triliun.
"Penyaluran KUR sampai 31 Juli 2018 sebesar Rp79,2 triliun," kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir di Jakarta, Rabu (8/8).
Iskandar menjelaskan penyaluran KUR ini masih didominasi untuk skema KUR Mikro sebesar 63,5 persen, diikuti dengan skema KUR kecil 36,2 persen dan KUR untuk TKI 0,4 persen.
Kinerja tersebut, lanjutnya, menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan akses pembiayaan untuk usaha kecil di Tanah Air.
Baca juga: 60 persen penduduk belum miliki akses perbankan
Baca juga: UU Penjaminan permudah UMKM akses modal perbankan
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Royke Sinaga
Copyright © ANTARA 2018
