• Beranda
  • Berita
  • BNPB: Inpres dorong percepatan penanggulangan gempa Lombok

BNPB: Inpres dorong percepatan penanggulangan gempa Lombok

21 Agustus 2018 20:09 WIB
BNPB: Inpres dorong percepatan penanggulangan gempa Lombok
Sejumlah warga beristirahat dekat rumahnya yang roboh pascagempa di Dusun Labuan Pandan, Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Lombok Timur, NTB, Senin (20/8/2018). Pascagempa bumi yang berkekuatan 7 Skala Richter mengguncang Lombok pada Minggu malam pukul 22.56 Wita mengakibatkan sejumlah rumah di daerah tersebut roboh dan puluhan warga mengungsi. (ANTARA FOTO/Ahmad Subaid)

Dengan adanya inpres tadi secara legal formal, kementerian dan lembaga secara total membantu penanganannya dan dukungan dananya


Jakarta (ANTARA News)  - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan Instruksi Presiden (Inpres) mendorong dan mengarusutamakan kekuatan bersama untuk percepatan penanggulangan gempa Lombok dan dampaknya.

"Dengan adanya inpres tadi secara legal formal, kementerian dan lembaga secara total membantu penanganannya dan dukungan dananya," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam Konferensi Pers Update  Penanganan Dampak Gempa di Nusa Tenggara Barat, Jakarta, Selasa.

Dengan adanya inpres itu, pemerintah pusat dari unsur kementerian dan lembaga akan membantu penuh untuk membantu pemerintah daerah bukan hanya dalam masa tanggap darurat bencana tapi juga sampai proses penanggulangan dan pemulihan pasca gempa di Lombok.

Menurut dia, inpres itu akan disiapkan dan diterbitkan dalam waktu dekat.

Sutopo mengatakan pemerintah Indonesia terus melakukan upaya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di Lombok,  Nusa Tenggara Barat.

BNPB memperkirakan dengan perhitungan cepat kerugian dan kerusakan dari dampak gempa Lombok hingga saat ini mencapai Rp7,7 triliun.

BNPB saat ini masih melakukan perhitungan dana triliunan rupiah yang diperlukan untuk melakukan pemulihan pasca gempa bumi di Lombok. 

Hasil perhitungan itu akan digunakan dalam rencana aksi nasional rehabilitasi rekonstruksi pasca gempa Lombok.

"Perkiraan kebutuhannya sekitar Rp7 triliun tapi kalau ada gempa susulan yang lebih besar dan rusak nanti akan kita hitung lagi," ujarnya. 

Dia menuturkan jika dana untuk pemulihan sekitar Rp7 triliun itu dibebankan kepada pemerintah daerah maka pemerintah daerah tidak sanggup karena anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat hanya Rp5,2 triliun.

Oleh karena itu, Sutopo menuturkan Presiden Joko Widodo telah menyatakan bahwa pemerintah pusat bertanggung jawab penuh di dalam pendanaan itu. 

Jadi, pemerintah pusat dalam hal ini kementerian dan lembaga seperti BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Sosial akan melaksanakan pembangunan rehabilitasi rekonstruksi termasuk pendanaan, dan instruksi presiden akan dipersiapkan terkait percepatan pemulihan rehabilitasi rekonstruksi pasca gempa Lombok. 

"Di dalam masa tanggap darurat yang diperpanjang sampai 25 Agustus 2018, akan ada kemungkinan untuk diperpanjang sesuai kondisi di lapangan,  tentu dalam hal ini melalui rapat koordinasi yang mana semua stakeholder akan melaporkan apakah permasalahan-permasalahan di lapangan masih banyak atau tidak," tuturnya. 

Selain itu,  Sutopo mengatakan secara umum stok logistik yang ada mencukupi. PT Pos Indonesia dua hari lalu menampung total bantuan masyarakat sebanyak 1.264 ton.

Kemudian, bantuan yang ada di posko TNI di Halim Perdanakusuma dan Lanud Adi Soemarmo juga melimpah yang memerlukan hampir 43 sorti penerbangan Hercules untuk mengantarkan semua bantuan ke Lombok untuk didistibusikan.

"Bantuan-bantuan masih terus berdatangan," tuturnya.

Baca juga: Presiden siapkan Inpres terkait gempa Lombok

 

Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2018