Plh Wali Kota Malang Wasto di Malang, Senin, mengaku sebenarnya kuota 282 CPNS tersebut masih jauh dari kebutuhan. "Kuota yang diberikan Kemenpan-RB ini masih jauh dari harapan kami, namun Pemkot Malang menerima kuota tersebut dengan lapang dada," kata Wasto.
Ia mengemukakan sudah ada Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), sehingga Pemkot Malang harus menyesuaikan formasi sesuai permintaan (kuota) pusat.
Wasto mengaku kuota yang dialokasi dari pemerintah pusat memang masih jauh dari kata ideal. Oleh karena itu, untuk menyiasati kekurangan tenaga PNS, pihaknya bakal memaksimal tenaga honorer, termasuk tenaga pendidik (guru).
"Antara kebutuhan dengan kuota yang tersedia memang tidak seimbang," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang Zubaidah mengaku meski Disdik mendapatkan kuota paling banyak, kebutuhan tenaga pendidik di Kota Malang masih belum bisa terpenuhi secara ideal.
Menurut dia, kebutuhan guru berstatus PNS cukup banyak, terutama yang diplot untuk mengajar di SD, bahkan yang paling mendesak adalah adalah kebutuhan guru kelas, guru olahraga, dan guru agama.
Berbeda dengan kebutuhan guru mata pelajaran di jenjang SMP yang relatif sedikit, kebutuhan guru kelas di SD, perbandingannya masih sangat jauh karena jumlah SD di Kota Malang cukup banyak.
Kuota CPNS Kota Malang untuk rekrutmen 2018 sebanyak 282 formasi, yakni 230 untuk formasi guru (tenaga pendidik), 39 formasi untuk tenaga kesehatan, serta 6 formasi untuk tenaga infrastruktur dan tenaga teknis.
Sejak diberlakukan moratorium rekrutmen CPNS pada 2014, rasio jumlah PNS di kota pendidikan itu semakin tidak sebanding dengan kebutuhan karena setiap tahun rata-rata ada 200 PNS yang memasuki masa pensiun.
Baca juga: Penerimaan CPNS 2018 difokuskan untuk kesehatan, pendidikan
Baca juga: Kemenkeu: pengisian formasi CPNS sesuai kualifikasi kebutuhan
Pewarta: Endang Sukarelawati
Editor: Dewanti Lestari
Copyright © ANTARA 2018
