Tangerang Selatan, Banten (ANTARA News) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menargetkan program sertifikasi tanah di Provinsi Banten terselesaikan paling lambat 2023.1,7 juta bidang tanah sudah terdaftar dan bersertifikat dan terdapat 1,2 juta bidang belum terdaftar dan bersertifikat
"Insya Allah, selesai paling lambat tahun 2023," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil saat penyerahan 10.000 sertifikat tanah untuk warga Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, di Indonesia Convention and Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang Selatan, Banten, Rabu.
Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas itu menyebutkan jumlah bidang tanah di Provinsi Banten mencapai 3,9 juta bidang.
"Dari jumlah itu, sekitar 50 persen atau 1,7 juta bidang tanah sudah terdaftar dan bersertifikat dan terdapat 1,2 juta bidang belum terdaftar dan bersertifikat," katanya.
Sofyan Djalil menyebutkan pada 2018 ini pemerintah akan memberikan sebanyak 400 ribu sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat Provinsi Banten.
"Hingga pertengahan September 2018, sudah sebanyak 130 ribu sertifikat telah diserahkan," katanya.
Ia menambahkan untuk Kabupaten Tangerang, pada 2018, akan diberikan sebanyak 7.200 sertifikat tanah. Sementara Kota Tangerang Selatan akan diserahkan sebanyak 70.300 sertifikat hak atas tanah.
Untuk 2019, menurut Sofyan, pemerintah akan memberikan sebanyak 100 ribu sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat di Kabupaten Tangerang.
"Sementara untuk Kota Tangerang Selatan, sertifikasi akan selesai tahun depan, sehingga seluruh bidang tanah akan terdaftar dan bersertifikat, " katanya.
Baca juga: Presiden serahkan 10.000 sertifikat tanah warga Banten
Baca juga: Sampai semester I, BPN terbitkan 1,4 juta sertifikat
Pewarta: Agus Salim
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2018
