• Beranda
  • Berita
  • Menhub minta pembatasan masyarakat masuk bandara

Menhub minta pembatasan masyarakat masuk bandara

1 Oktober 2018 16:36 WIB
Menhub minta pembatasan masyarakat masuk bandara
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan pernyataan terkait informasi terbaru bantuan fasilitas serta akses transportasi untuk korban gempa-tsunami Palu (1/10/2018) (ANTARA/ Juwita Trisna Rahayu) (ANTARA/ Juwita Trisna Rahayu)

kami minta  orang-orang yang ke 'line site' itu dibatasi

Jakarta, (ANTARA News) - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta ada pembatasan warga yang masuk ke Bandara Mutiara SIS Al Jufri, Palu pascabencana gempa bumi dan tsunami.

"Dari kemarin saya sudah koordinasikan, bahkan Dirjen saya masih di sana untuk memastikan mengurangi orang-orang yang ada di bandara karena kapasitas penerbangan dari angkatan udara dan komersial ini kan relatif sedikit maka kami minta  orang-orang yang ke 'line site' itu dibatasi," kata Budi Karya Sumadi di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Hal itu ia sampaikan terkait laporan berjubelnya masyarakat yang datang ke bandara hingga memenuhi landas pacu karena ingin keluar dari Palu menggunakan pesawat hercules milik TNI.

"Kedua, diberikan pengertian lalu ketiga, saya minta memang penerbangan-penerbangan komersial sudah jalan. Saya catat mungkin 12 penerbangan yang ada di sana, ada Lion, ada Sriwijaya, ada Garuda, ada Wings, yang akan berjalan," tambah Budi Karya.

Baca juga: Menhub targetkan perbaikan Bandara Palu tiga minggu

Ia pun meminta bantuan pihak keamanan yaitu Paskhas TNI Angkatan Udara, Polri dan Danrem untuk menjaga  keamanan di banara.
 
Menurut Budi, pesawat yang dapat lepas landas dan mendarat di bandara Mutiara baru jenis ATR atau Boeing 737-500.

"Bobot pesawat itu memang karena (landas pacu) 2.000 meter, bukan dibatasi, secara teknis mereka yang bisa 'take-off' dan landing itu ATR atau 737-500. Itu yang punya TNI AU dan Sriwijaya, penumpang bisa 200 orang (untuk yang 737-500)," ungkap Budi.

Gempa berkekuatan 7,4 skala Richter  mengguncang Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah pada Jumat (28/9) sore. Gempa tersebut mengakibatkan sedikitnya korban tewas 844 jiwa. Sedangkan korban luka berat mencapai 540 orang, ada 16.732 jiwa warga yang mengungsi dan tersebar di 24 titik.

Baca juga: BNPB: korban meninggal gempa dan tsunami Sulteng mencapai 844 orang

Gubernur Sulteng Longki Djanggola sudah menerapkan masa tanggap darurat bencana di provinsi itu selama 14 hari berlaku sejak 28 September hingga 11 Oktober 2018. Daerah yang terdampak meliputi Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong.

Hingga saat ini baru Kota Palu yang dapat diperoleh data dan penanganan bencana, sedangkan di Donggala, Sigi dan Parigi Moutong belum ada laporan karena listrik padam dan komunikasi putus.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPNB), dari 7 gardu listrik induk, 5 di antaranya padam dan hanya 2 unit gardu di Pamona dan Posko yang dapat menyuplai listrik ke Tentena dan Poso. PLN sudah membawa 8 genset untuk disebar di Palu dan Donggala.
 
Kondisi saat ini, listrik PLN, PDAM dan SPBU masih padam, masih terjadi gempa susulan, pasar dan toko tutup dan muncul likuifaksi atau lumpur dari bawah tanah dan menghanyutkan bangunan.

Selain warga setempat, ada juga 71 orang warga negara asing yang diketahui berada di Palu dan Donggala saat bencana, sebagian dari mereka sudah dievakuasi namun ada juga yang kondisinya belum diketahui.

Baca juga: Puluhan warga Sulteng tiba di asrama haji Makassar
   

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2018