Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan sepakat bila ada wacana mengenai memasukkan pasal terkait kebencanaan untuk dimasukkan ke dalam konstitusi sehingga perlu dipertimbangkan bila ada rencana guna amendemen.Sejumlah bencana alam besar yang terjadi dalam waktu yang relatif berdekatan membuat masyarakat menciptakan opini. Jadi, memang kalau ada peluang untuk kita melakukan amendemen UUD 45, akan kita upayakan.
Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa, menyatakan bahwa usulan seperti itu adalah wajar apalagi bila melihat adanya sejumlah bencana besar yang terjadi dalam kurun waktu yang berdekatan.
Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa bencana alam yang terjadi di berbagai daerah juga mengakibatkan banyaknya korban serta mengakibatkan kerugian hingga mencapai triliunan rupiah.
"Sejumlah bencana alam besar yang terjadi dalam waktu yang relatif berdekatan membuat masyarakat menciptakan opini. Jadi, memang kalau ada peluang untuk kita melakukan amendemen UUD 45, akan kita upayakan," ucapnya.
Ia juga mengemukakan bahwa fungsi konstitusi adalah melindungi seluruh rakyat termasuk kedaulatannya, termasuk nyawa warganya.
Bambang berpendapat bahwa jika pasal kebencanaan itu dimasukkan ke dalam UUD 1945 juga akan menjadi penyeimbang dari pasal pengelolaan sumber daya alam.
Di tempat terpisah, Wakil Presiden RI, M Jusuf Kalla mengatakan pemerintah sipil perlu belajar manajemen krisis dari militer menghadapi bencana sehingga tidak terjadi kepanikan dan hilangnya kendali pemerintah daerah saat bencana melanda.
Wapres di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa, mengatakan, berdasarkan pengalaman selama ini seringkali terjadi kepanikan dan kehilangan kendali dalam manajemen pemerintahan daerah saat dilanda bencana besar.
Hal ini utamanya akibat hilangnya sebagian sumber daya manusia, padamnya listrik, ketiadaan BBM dan putusnya komunikasi. Dalam keadaan tersebut militer kemudian menjadi andalan dalam tanggap darurat suatu daerah yang dilanda bencana.
Sementara itu, Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan korban meninggal dunia akibat gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah hingga Selasa pukul 13.00 WITA mencapai 2.010 orang.
"Semua korban meninggal dunia sudah dimakamkan setelah diidentifikasi, baik secara massal maupun oleh keluarganya," kata Sutopo dalam jumpa pers terkait penanganan gempa dan tsunami Sulawesi Tengah di Graha BNPB, Jakarta, Selasa.
Korban meninggal dunia yang ditemukan di Kota Palu 1.601 orang, Kabupaten Donggala 171 orang, Kabupaten Sigi 222 orang, Kabupaten Parigi Moutong 15 orang dan Pasangkayu, Sulawesi Barat satu orang.*
Baca juga: Zulkifli: banyak masukan untuk amandemen UUD 45
Baca juga: Ketua DPR: amandemen kelima UUD tak perlu buru-buru
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2018
