"Menerapkan pembiayaan berbasis syariah dalam KPBU merupakan platform alternatif yang baik untuk skala lokal maupun global," ujar Sri Mulyani dalam diskusi bertemakan "Investor Roundtable on Islamic Infrastructure Finance" di Nusa Dua, Bali, Rabu.
Sri Mulyani mengatakan Indonesia masih membutuhkan pembiayaan dari sektor swasta untuk memenuhi ketersediaan sarana infrastruktur yang jumlahnya belum memadai guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Selama ini, tambah dia, terdapat keterbatasan dari APBN untuk membangun infrastruktur, sehingga pembiayaan dari pelaku swasta berbasis syariah menjadi sangat penting.
Dalam satu dekade terakhir, industri keuangan syariah menjadi salah satu model ekonomi yang berkembang sangat cepat dalam sistem keuangan global.
"Dengan melibatkan prinsip keuangan syariah dalam KPBU, maka terdapat peluang pendanaan yang cukup besar dari para investor Muslim yang selama ini enggan terlibat dalam pembiayaan berbasis konvensional," katanya.
Berdasarkan laporan terbaru, penyediaan infrastruktur global membutuhkan sekitar 3-4 triliun dolar AS per tahun hingga tahun 2030. Namun, pendanaan yang tersedia dari pemerintah dan lembaga pembiayaan multilateral hanya mencapai 300 miliar dolar AS per tahun.
Lembaga riset McKinsey juga mencatat bahwa investor institusional memiliki dana sebesar 120 triliun dolar AS yang tersimpan di perbankan.
Oleh karena itu, sektor swasta memiliki kesempatan besar untuk memainkan peran penting dalam mengatasi
kesenjangan pendanaan tersebut.
Baca juga: Bursa efek syariah untuk mobilisasi dana infrastruktur
Baca juga: Sukuk akan jadi faktor pendukung pembangunan infrastruktur
Pewarta: Satyagraha
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2018
