Jakarta (ANTARA News) - Pengamat lingkungan hidup Universitas Indonesia L.G Saraswati Putri mengatakan kompensasi berupa uang tidak cukup untuk mengatasi dampak lingkungan hidup yang muncul akibat adanya tempat pembuangan sampah terkonsentrasi, misalnya seperti Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang.Hendaknya kita jangan bersandar pada penyelesaian yang sifatnya tambal sulam ....
Ia menjelaskan kompensasi berupa uang merupakan solusi instan untuk menyelesaikan kompleksitas masalah pembuangan dan pengelolaan limbah, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta.
"Hendaknya kita jangan bersandar pada penyelesaian yang sifatnya tambal sulam. Harus ada solusi komprehensif terhadap dampak yang dihasilkan tempat pembuangan sampah terkonsentrasi, masalahnya tidak hanya pada lingkungan hidup, tetapi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pembuangan limbahnya," kata Saraswati saat ditemui di Jakarta, Selasa.
Pengamat yang juga mengajar mata kuliah Filsafat Lingkungan Hidup dan Ilmu Lingkungan di Universitas Indonesia itu mengatakan kompensasi uang tidak dapat mengatasi masalah polusi air, polusi udara, hingga problem kesehatan.
"Dana yang dialokasikan sebagai kompensasi itu tidak dapat mengganti masalah kesehatan warga yang tinggal di sekitar lokasi pembuangan sampah. Apalagi bagi sebagian besar masyarakat yang hidup di garis kemiskinan, mereka akan menerima saja uang (kompensasi) yang diberikan," sebut Saraswati seraya menghimbau agar para pemangku kepentingan memiliki kepekaan dalam melihat problem pengelolaan sampah.
Dalam kesempatan itu, ia menerangkan pemerintah punya peran untuk bersikap tegas mendidik masyarakat agar membatasi kontribusi limbahnya ke tempat pembuangan sampak akhir.
Strateginya tidak hanya melalui cukai dan pajak, tetapi juga pemerintah perlu membuat regulasi yang dapat mendidik masyarakat sebagai konsumen dan dunia usaha sebagai produsen dalam hal pembuangan dan pengelolaan limbah.
Warga yang tinggal di sekitar lokasi TPST Bantar Gebang saat ini menerima sekitar Rp200 ribu sebagai kompensasi atau "uang bau" atas dampak lingkungan yang diakibatkan tempat pembuangan sampah akhir tersebut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri mengucurkan dana hibah senilai Rp194 miliar, di dalamnya termasuk bantuan langsung tunai Rp69 miliar untuk 18.000 keluarga di tiga kelurahan di sekitar lokasi TPST Bantar Gebang.
Meski demikian, Pemerintah Kota Bekasi menuntut dana hibah senilai Rp2,09 triliun sebagai kompensasi terhadap dampak lingkungan dari TPST Bantar Gebang.
Baca juga: Wali Kota Bekasi akan temui Sandiaga untuk bahas Bantar Gebang
Baca juga: Jakarta-Bekasi sepakat swakelola TPST Bantar Gebang
Baca juga: Wagub Jabar: harus ada jalur khusus truk sampah DKI
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2018
