Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo meminta rencana pemerintah untuk mengalokasikan dana kelurahan tidak dihubung-hubungkan dengan agenda politik.jangan dihubung-hubungkan dengan politik, dikit-dikit dihubungkan politik, enggak rampung-rampung kita ini
"Bukan hanya di desa saja yang ada dana desa, tapi kelurahan juga membutuhkan (dana) untuk memperbaiki selokan, memperbaiki jalan di kampung-kampung, sehingga tahun depan akan ada dana kelurahan, tapi kok ramai? Saya juga heran," katanya di lapangan Ahmad Yani, Jakarta Selatan, Selasa, dalam acara pembagian 5.000 Sertifikat Hak atas Tanah untuk warga.
Sebelumnya Presiden Jokowi memang mengatakan ingin menganggarkan dana untuk kelurahan pada 2019 selain mengalokasikan dana desa, yang sudah disalurkan sejak 2015.
"Banyak Pak Lurah di sini, ada yang namanya dana desa, tahun depan kita akan memulai namanya dana kelurahan, dana desa itu hanya untuk kabupaten, kalau dana kelurahan itu untuk kota karena di Indonesia ada kurang lebih hampir 100 kota yang ada di Indonesia," katanya.
"Ini kan semuanya komitmen pemerintah untuk masyarakat untuk rakyat, bukan untuk siapa-siapa, jangan dihubung-hubungkan dengan politik, dikit-dikit dihubungkan politik, enggak rampung-rampung kita ini," tegas Presiden.
"Mohon maaf kita ini segala hal dihubungkan dengan politik, padahal kan kehidupan tidak hanya politik saja, ada sosial, ada ekonomi, ada budaya, semuanya ada. Kenapa setiap hal dihubungkan dengan politik," ia menambahkan.
Ia menyebut itu sebagai bagian dari kepandaian para politikus memanfaatkan momen untuk mempengaruhi masyarakat.
"Hati-hati saya titip ini, hati-hati. Hati-hati banyak politikus yang baik-baik tapi juga banyak politikus yang sontoloyo," katanya.
"Saya ngomong apa adanya saja, sudah marilah kita saring, kita filter mana yang bener mana yang tidak bener, mana yang betul mana yang tidak betul. Masyarakat sekarang saya lihat sudah semakin pintar, semakin matang dalam berpolitik sehingga jangan kita dibawa, dipengaruhi oleh politikus-politikus yang hanya untuk kepentingan sesaat, mengorbankan persatuan, persaudaraan, dan kerukunan kita," kata Presiden.
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa dana kelurahan yang dialokasikan pada 2019 mencapai Rp3 triliun yang berasal dari dana desa yang pada 2019 dianggarkan berjumlah Rp73 triliun.
Dana desa tetap naik dari Rp60 triliun menjadi Rp70 triliun sesuai dari perkembangan dan kapasitas dari desa. Namun Sri Mulyani mengatakan, penyaluran dana kelurahan akan mekanisme tersendiri agar tidak ganda dengan penyaluran dana desa.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon sebelumnya mengaku heran rencana penyaluran dana kelurahan baru disampaikan menjelang Pemilu 2019, menyatakan seharusnya hal itu masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019 yang disampaikan dalam pidato kenegaraan 16 Agustus lalu.
Baca juga:
Pemerintah masih bahas mekanisme transfer Dana Kelurahan
Wapres: dana kelurahan tidak untuk semua kelurahan
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2018
