Manokwari, (ANTARA News) - Ribuan personel dari berbagai elemen mengikuti pelatihan terpadu penanganan bencana alam yang dilaksanakan Kodam XVIII/Kasuari/Papua Barat.Semua tidak ingin bencana terjadi dan bencana datang saat kita tidak memperkirakan. Semua pihak sudah sadar bahwa Papua Barat rawan bencana, berikutnya apa yang harus kita lakukan
Apel pembukaan latihan yang dilaksanakan di Lapangan Kodam XVIII/Kasuari, Manokwari, Rabu, dipimpin tiga pucuk pimpinan Papua Barat yakni Gubernur Dominggus Mandacan, Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau, dan Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Rudolf Albert Rodja.
Selain TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kantor Basarnas, pelatihan yang berlangsung 7 hingga 23 November 2018 itu juga diikuti instansi lain seperti Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Telkom Indonesia, Pramuka, Orari, RAPI (Radio Antar-Penduduk Indonesia) dan beberapa lainnya, yang dipusatkan di Sorong dan Manokwari itu.
Selain teori peserta akan mengikuti serangkaian kegiatan lapangan terkait penanganan bencana.
Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau mengatakan, latihan itu dilakukan untuk membangun dan menyiapkan sistem koordinasi antarinstansi.
"Semua tidak ingin bencana terjadi dan bencana datang saat kita tidak memperkirakan. Semua pihak sudah sadar bahwa Papua Barat rawan bencana, berikutnya apa yang harus kita lakukan," ujarnya.
"Ada beberapa konteks yang harus dipahami, yakni jika bencana itu terjadi daerah kita dan kita menjadi korban, apa yang harus kita lakukan. Kedua bila bencana itu terjadi di daerah lain apa yang harus dilakukan," tambahnya.
Jika konteks pertama yang terjadi, menurutnya, seluruh elemen di Papua Barat harus siap, karena selain menjadi korban para pemangku kepentingan harus melakukan penanganan.
"Saat bencana terjadi di sini, kita sebagai korban, kesiapan dan mental kita berada pada titik terendah. Untuk itu kita perlu latihan agar lebih siap," katanya.
Menurutnya, sejak dini Papua Barat harus berupaya mengurangi korban dan kerugian sehingga upaya mitigasi wajib dilakukan sebelum bencana terjadi.
Sedangkan Kapolda Papua Barat, Brigjen Pol Rudolf Albert Rodja mengatakan berkaca dari bencana alam yang terjadi di Sulawesi Tengah, ribuan warga meninggal dalam gempa dan tsunami.
Tidak sedikit infrastruktur rusak dan membutuhkan waktu lama untuk pemulihan.
"Dari jajaran kepolisian, cukup banyak anggota Polda Sulteng tidak ditemukan hingga sekarang. Saat itu mental masyarakat termasuk personel Polri di sana berada dit itik terendah, tidak banyak yang bisa dilakukan karena berada dalam lokasi dan menjadi korban dalam bencana itu," katanya.
Karena itu, katanya, Papua Barat harus lebih siap, mengingat daerah ini masuk dalam daftar rawan bencana dari banjir, gempa bumi hingga tsunami.
Baca juga: Tujuh daerah Papua Barat rawan bencana
Baca juga: Longsor landa pegunungan Arfak Papua Barat
Pewarta: Toyiban
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2018
