"Merujuk data Badan Pusat Statistik pada 2018, sekitar 20-48 persen nelayan dan 10-30 persen pembudidaya masih miskin," kata Rokhmin dalam sesi diskusi di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu.
Kondisi itu, Rokhmin menjelaskan, salah satunya disebabkan harga jual hasil tangkap yang tidak sebanding atau terlampau murah ketimbang biaya produksinya.
Sementara itu, kuantitas produksi dari nelayan dan pembudidaya, khususnya skala kecil dan menengah, masih terbilang rendah, dibanding pengusaha perikanan.
Hasil tangkapan yang rendah, menurut Rokhmin disebabkan karena sebagian besar nelayan dan pembudidaya masih menerapkan metode tradisiional dalam berusaha.
"Sebagian besar usaha kelautan dan perikanan, seperti penangkapan ikan, budidaya, pengolahan, dan perdagangan dilakukan secara tradisional. Contohnya, 625.633 unit kapal ikan, hanya 3.811 unit diantaranya atau sekitar 0,6 persen yang tergolong modern," sebut Rokhmin yang turut menjabat sebagai Ketua Penasehat Kadin bidang Kelautan Perikanan.
Cara tradisional, ia menyebut, ditandai dengan teknologi dan pengolahan hasil tangkap yang terbilang sederhana. Sementara itu, indikator suatu kapal disebut modern ditandai dengan kapasitasnya di atas 30 Gross Ton (GT).
Tidak hanya soal kapal, ia juga mencontohkan dari 380 ribu hektare tambak udang di Indonesia, hanya 10 persennya yang dikelola secara modern.
"Dari 60.885 Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Indonesia, hanya 1,2 persen atau 718 unit yang dikelola secara modern," terang Rokhmin.
Kemiskinan dan rendahnya kapasitas nelayan dan pembudidaya, Rokhmin berpendapat, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah yang harus segera dipecahkan, salah satunya melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Baca juga: Industri perikanan diajak memanfaatkan hasil riset KKP
Baca juga: Perguruan tinggi-pemerintah-industri harus terintegrasi kelola perikanan
Baca juga: Presiden minta KKP tingkatkan industri perikanan
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2018
