Seperti yang dilakukan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor Kota dan Jakarta Rawamangun yang menggandeng Sekolah Menengah Kejuaraan (SMK) dan Pemuda Pancasila.
"Jadi di sini kami mengingatkan sekolah agar mereka turut memastikan semua siswa yang magang atau Praktek Kerja Lapangan (PKL) sudah masuk dalam jaminan, sehinggah jika terjadi kecelakaan kerja sudah tidak menjadi beban orang tua, melainkan sudah tercover BPJS Ketenagakerjaan," kata Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Bogor Kota Chairul Arianto saat dihubungi melalui sambungan telepon di Bogor, Jawa Barat, Jumat.
Ia mengatakan, sebanyak 102 SMK se-Kota Bogor telah diberikan edukasi dan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan, namun masih banyak sekolah yang belum mendaftarkan siswa magang ke BPJS Ketenagakerjaan.
Para siswa magang, lanjut dia, termasuk dalam kategori pekerja sektor informal Bukan Penerima Upah (BPU), dengan iuran yang dibayarkan Rp16.800 untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
"Ini kan untuk perlindungan bagi siswa juga, dari mereka berangkat sampai pulang magang. Semoga sekolah paham dan turut serta dalam program ini, apalagi siswa magang pun sudah dikenakan biaya oleh sekolah,” ujar Chairul.
Pemuda Pancasila
Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Rawamangun sejak awal 2018 telah melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat Pemuda Pancasila (PP).
"PP ini merupakan organisasi masyarakat yang sudah lama dan eksis, keanggotaannya juga mulai dari kalangan atas sampai ke kalangan bawah, struktur organisasinya jelas makanya kita bekerja sama dengan mereka," ungkap Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Rawamangun, Deny Yusyulian yang dihubungi Jumat.
Menurut Deny, kerja sama organisasi PP dengan BPJS Ketenagakerjaan sudah dimulai sejak awal tahun ini. Kerja sama ini bertujuan untuk memperluas kepesertaan dan juga menjadikan PP sebagai Brand Ambasador yang akan menyebarkan informasi dan pengetahuan tentang BPJS Ketenagakerjaan.
Deny juga mengatakan, untuk daerah Jakarta Timur anggota PP ada sekitar 3.200 yang tersebar di beberapa ranting pengurus cabang. Dari jumlah tersebut BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Timur baru berhasil mengakuisisi sekitar 30%.
"Langkah upaya yang kita lakukan untuk memaksimalkan akuisisi mereka adalah dengan melakukan komunikasi intensif dengan pengurus-pengurus ranting yang ada di Jakarta Timur," Jelas Deny.
Ia juga menambahkan, langkah lain yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi setiap PP melakukan pertemuan atau ada acara rapat rutin keanggotaan.
"Kolaborasi dengan organisasi yang sudah eksis dan matang seperti PP ini sangatlah penting. Organisasi PP adalah organisasi pertama yang bekerja sama dengan kita BPJS Ketenagakerjaan, harapan kedepannya juga kita bisa bekerja sama dengan organisasi-organisasi lainnya yang ada di Indonesia," kata Deny.
Penulis Dwi Mediansyah/Fradana Bahari*
(pewarta magang LPJA-BPJS Ketenagakerjaan)
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Jaktim gandeng pemerintah kota daftarkan perangkat daerah
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen lindungi seluruh ojek online
Pewarta: Antara
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2018
