• Beranda
  • Berita
  • Presiden minta pungutan ekspor untuk bantu petani sawit

Presiden minta pungutan ekspor untuk bantu petani sawit

26 November 2018 22:21 WIB
Presiden minta pungutan ekspor untuk bantu petani sawit
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memberikan sambutan selamat datang dalam Our Ocean Conference (OOC) 2018 di Nusa Dua, Bali, Selasa (30/10/2018). ANTARA FOTO/Media OOC 2018/Sigid Kurniawan/hp.
Jakarta (ANTARA News)  - Presiden Joko Widodo meminta dana dari pungutan ekspor minyak sawit mentah (CPO)  digunakan untuk membantu petani petani kecil yang saat ini kesulitan menyusul anjloknya harga kelapa sawit. 

"Kita kan punya Rp30 triliun lebih dana di situ, Presiden juga minta bisa gak digunakan untuk membantu petani-petani kecil itu," kata Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut B Pandjaitan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin. 

Luhut mengakui harga CPO terus turun sehingga pemerintah menurunkan hingga nol persen pungutan ekspor CPO hingga enam bulan ke depan. 

Ia menyebutkan Presiden Jokowi memberi perhatian kepada petani kecil yang akan terdampak turunnya harga itu. 

"Setelah enam bulan kita lihat dulu, kan sekarang sawit itu ke rakyat kecil, Presiden melihat ke rakyat kecil aja, nanti kita lihat lagi gimana respon dari market," katanya.

Menurut dia,  pemerintah akan terus berupaya mendorong harga CPO kembali membaik dan stabil. 

Mengenai kebijakan B20 yang mewajibkan penggunaan CPO sebagai bahan bakar sehingga harga CPO naik,  Luhut mengatakan saat ini harga minyak dunia juga turun.

"Sekarang kan bagaimana kita main dengan perubahan perubahan dunia ini, perubahan dunia kan cepat. Dengan harga minyak turun, kita juga untung karena Rupiah menguat, tapi kan ada juga yang ini rugi. Jadi bagaimana kita menjaga ekuilibriumnya," katanya. 

Pemerintah memutuskan menetapkan pungutan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) menjadi  0 per ton dari sebelumya 50 dolar AS  per ton.

Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, mengatakan saat ini harga CPO terus mengalami penurunan dan berdampak sangat buruk bagi industri.

"Komite Pengarah Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit melihat ini sudah urgent. Keadaan mendesak terutama buat petani dan semua pemain kelapa sawit," ujar Darmin.

Baca juga: Pemerintah putuskan bebaskan tarif pungutan BPDP kelapa sawit
Baca juga: Pemerintah bebaskan tarif pungutan badan pengelola dana sawit
Baca juga: Pungutan ekspor dibebaskan, Darmin tegaskan program B20 tetap berjalan


 

Pewarta: Agus Salim
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018