Menurut dia, di Balikpapan, Minggu, saat sosialisasi empat pilar MPR, hal itu menjadi aspirasi dari guru-guru di sekolah-sekolah.
"Hal ini sudah saya sampaikan kepada Presiden Jokowi dan berharap Pemerintah menyikapi dan menindaklanjutinya," ujar Mahyudin.
Ia mengatakan pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) saat ini tidak mencukupi, karena pendidikan moralnya ditinggalkan. Padahal pendidikan moral sangat penting untuk diajarkan, terutama menghadapi perkembangan teknologi dan tuntutan zaman globalisasi.
Perkembangan teknologi yang begitu cepat membuat "banjir" informasi dan semakin menghilangkan batas-batas negara. Akibatnya membuat ancaman juga meningkat.
"Untuk itu, tanpa kemampuan membentengi diri sendiri, berbagai ideologi dari luar yang membahayakan ideologi negara Pancasila, semakin mudah berkembang," katanya.
Hal ini bila tidak diantisipasi akan membuat ancaman radikalisme semakin meningkat dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. "Di zaman internet ini, semua informasi bisa diakses, di sinilah kita perlu mengantisipasi," ujar Mahyudin.
Sementara itu, Anggota MPR Popong Otje Djundjunan yang menjadi pembicara sosialisasi empat pilar MPR mengatakan ancaman terhadap ideologi bersifat laten.
"Artinya terus menerus akan berusaha mengganti ideologi negara sampai kiamat nanti," katanya.
Untuk itulah PMP dibutuhkan untuk diajarkan kembali di sekolah-sekolah, guna memperkuat nilai-nilai dasar negara.
Mahyudin dan Popong menyosialisasikan empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika kepada Himpunan Wanita Karya. Selain itu, keduanya juga memberikan sosialisasi di hadapan Forum Komunikasi Perumahan Atas Air (FKPPA) Balikpapan di Pemukiman Atas Air Marga Sari.
Baca juga: Wapres: PMP tidak perlu dimasukkan kurikulum
Baca juga: Pemerhati: Pendidikan Karakter Solusi Pendidikan Moral Efektif
Baca juga: Wiranto nilai moral bangsa mengalami degradasi
Pewarta: M Arief Iskandar
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2018
