"Berdasarkan data dari BNP2TKI, Jawa Timur sebagai penyumbang tertinggi tenaga kerja migran di Tanah Air, bahkan Malang termasuk dalam 20 kota/kabupaten terbesar penyumbang Pekerja Migran Indonesia (PMI)," kata Riaz di sela acara Konsultasi Publik Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja di ASEAN di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di Malang, Senin.
Karena tingginya minat masyarakat Indonesia bekerja di luar negeri tersebut, kata Riaz, terkait pemberian pelayanan yang baik? kepada pekerja migran ini, pemerintah akan meluncurkan kampanye masyarakat mengenai migrasi yang aman.
"Pemerintah juga telah merencanakan kegiatan akses pendidikan bagi anak-anak pekerja migran dan orientasi prakeberangkatan sebagai bagian dari pelayanan kepada PMI," tuturnya.
Sebab, lanjut Riaz, ketika PMI bekerja di luar negeri, bagi yang sudah berkeluarga, pasti akan meninggalkan anak-anak mereka di rumah, sehingga perlu ada pendampingan dari pemerintah untuk menangani kondisi ini, agar penjaminan hak-hak anak terkait pendidikan dan aspek lainnya dapat tetap berjalan dengan baik.
Sementara itu, Rektor UMM Dr Fauzan mengapresiasi langkah Kemenlu melalui Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN dalam melakukan pendampingan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI).
Bagi Fauzan, hak-hak anak para pekerja migran juga perlu dijamin selama orang tuanya bekerja di luar negeri, seperti usaha yang tengah dicanangkan oleh Kemenlu ini.
Baca juga: DPR: Arab Saudi revisi regulasi tenaga kerja asing
Baca juga: DPR optimistis RUU PMI perbaiki perlindungan TKI
Pewarta: Endang Sukarelawati
Editor: Dewanti Lestari
Copyright © ANTARA 2018
