Alokasi anggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan dalam APBD 2019 itu, meningkat tajam dibandingkan pembangunan infrastruktur pada 2018.
"Pembangunan infrastruktur untuk jalan dialokasikan Rp700 miliar di dalam APBD 2019 itu meningkat lima kali lipat dibandingkan pembangunan infrastruktur tahun 2018," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro Sukur Priyanto.
Terkait besarnya alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur, menurut dia, tidak lepas karena adanya peningkatan perolehan dana bagi hasil (DBH) migas yang cukup tajam pada 2019.
Hanya saja, lanjut dia, pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan anggaran DBH migas harus ada batasnya tidak terus menerus.
"Ya paling tidak fokus pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan perolehan DBH migas dalam waktu berkisar 2-3 tahun harus sudah selesai," kata dia menjelaskan.
Untuk selanjutnya, menurut dia, perolehan DBH migas daerahnya harus difokuskan untuk berbagai kepentingan lainnya yang prinsipnya mendorong perekonomian masyarakat, termasuk pendidikan dan kesehatan.
"Bagaimanapun juga produksi puncak minyak di daerah kami ada batas waktunya, yang akan mempengaruhi perolehan DBH migas," ujarnya.
Ia memperkirakan produksi puncak minyak Blok Cepu, dengan operator ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) juga lapangan Sukowati, dengan operator Pertamina EP Asset 4 Field, bisa mencapai 250 ribu barel per hari, paling lama hanya bertahan sekitar 10 tahun.
Oleh karena itu, ia? menyayangkan bahwa produksi puncak minyak Blok Cepu, juga produksi minyak lapangan Sukowati yang sekarang dikelola Pertamina EP Asset 4 Field, terlalu dipaksakan produksinya.
"Seyogyanya produksi minyak di daerahnya tidak langsung dipaksakan tinggi, sebagai usaha menghemat perolehan DBH migas bagi daerah penghasil," katanya.
Ia memberikan gambarna kalau saja produksi Blok Cepu yang sekarang rata-rata sudah mencapai 210 ribu barel per hari, dibuat rata-rata 150 ribu barel per hari, maka perolehan DBH migas daerah penghasil bisa bertahan lama.
Menghadapi kenaikan alokasi anggaran dari DBH migas untuk pembangunan infrastruktur, sebagaimana dijelaskan Sukur, DPRD berkewajiban mengawal pemanfaataan alokasi DBH migas.
"DPRD harus mengawal proses pembangunan infrastruktur, sebab akan banyak pekerjaan pembangunan jalan sejak 2019. Kalau perlu DPRD harus membentuk tim khusus dalam proses pembangunan jalan yang akan mulai ramai pada 2019," katanya menegaskan.
Mengenai perolehan DBH migas di daerah setempat yang meningkat tajam, disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemkab Bojonegoro Herry Sudjarwo, yang menyebutkan prognosa perolehan DBH migas daerahnya ditetapkan di dalam APBN 2019 sebesar Rp2,6 triliun.
Padahal, kata dia, pemkab sebelumnya menargetkan perolehan DBH migas dari produksi minyak Blok Cepu, lapangan Sukowati, juga lapangan lainnya, pada 2019 hanya sebesar Rp1,3 triliun.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan melaporkan perolehan DBH migas daerahnya di dalam APBN 2019 ditetapkan mencapai Rp2,9 triliun dari target perolehan DBH migas Jatim, sebesar Rp4,095 triliun.
Dari data yang ada, lanjut dia, perolehan DBH migas itu, belum termasuk perolehan pembagian keuntungan dari penyertaan modal atau "participating interest" (PI) minyak Blok Cepu.
"Perolehan DBH migas pada 2019 belum termasuk pembagian keuntungan PI Blok Cepu," ujarnya.
Baik Herry Sudjarwo maupun Sukur Priyanto mengaku belum bisa berbicara banyak terkait perolehan keuntungan dari penyertaan modal Blok Cepu, yang sampai sekarang ini belum diperoleh daerah.
"Saya tidak berkomentas dulu kalau soal perolehan keuntungan dari penyertaan modal Blok Cepu," ucap Sukur mengelak memberikan keterangan lebih lanjut.
Meskipun perolehan DBH migas daerahnya ditargetkan mencapai Rp2,9 triliun, lanjut Herry Sudjarwo, daerahnya hanya mematok target perolehan DBH migas di dalam APBD 2019 sebesar Rp2,032 miliar.
Perhitungannya, antara lain, dalam pola pembagian DBH migas triwulan IV baru disalurkan pada tahun berikutnya. Untuk DBH migas triwulan IV 2018 yang besarnya sekitar Rp300 miliar baru akan diterima daerahnya pada awal 2019.
Ia menambahkan besarnya perolehan DBH migas pada 2019 tidak lepas karena produksi minyak lapangan Blok Cepu yang stabil rata-rata sekitar 210 ribu barel per hari, bahkan produksi dari lapangan Sukowati sekarang ini juga cenderung meningkat.
"Faktor harga minyak dunia yang sekarang 70 dolar Amerika Serikat per barel juga ikut mempengaruhi peningkatan perolehan? perolehan DBH migas," ucapnya.
Mengenai kenaikan produksi lapangan Sukowati di Bojonegoro dibenarkan Presiden Direktur Pertamina EP Nanang Abdul Manaf di Kuta, Bali, pada 28 November.
Ia menyebutkan produksi minyak lapangan Sukowati di Bojonegoro, Jawa Timur, terus meningkat sekarang ini rata - rata mencapai 9.700 barel /hari yang semula pada 20 Mei hanya 6.800 barel /hari.
"Produksi minyak lapangan Sukowati Bojonegoro terus naik setelah dikelola secara penuh Pertamina EP sejak 20 Mei 2018. Sebelum itu dikelola Join Operating Body (JOB) Pertamina-Petrochina East Java (PPEJ) produksinya 6.800 barel per hari, " kata dia.
Menurut dia, Pertamina EP,akan terus melakukan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi sumur minyak lapangan Sukowati salah satunya melalui injeksi.
"Secara alamiah produksi sumur minyak Sukowati menurun, tapi dengan adanya injeksi juga usaha lainnya maka produksi sumur minyak lapangan Sukowati di Bojonegoro bisa terus ditingkatkan, " katanya menegaskan.
Yang jelas, kata dia, tantangan yang dihadapi Pertamina EP yakni harus mampu meningkatkan produksi minyak baik dengan mencari cadangan minyak baru yang signifikan maupun melakukan berbagai usaha untuk mempertahankan produksi sumur minyak.
"Yang namanya sumur minyak akan mengalami penurunan produksi secara alamiah," ujarnya.
Perbaikan Jalan 2019
"Perbaikan jalan dan jembatan akan dimulai tahun anggaran 2019 dengan target sudah selesai paling lambat pada 2021," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas PU dan Bina Marga Pemkab Bojonegoro Andik Sudjarwo, di Bojonegoro.
Ia menyatakan program perbaikan jalan kabupaten juga sejumlah jembatan itu merupakan salah satu program yang dicanangkan Bupati Bojonegoro Anna Mu`awanah, selama masa kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada).
"Untuk itu realisasinya akan dimulai tahun anggaran 2019, dengan target paling lambat seluruh jalan kabupaten dan seluruh jembatan yang rusak sudah selesai diperbaiki pada 2021," katanya menegaskan.
Ia menyebutkan jalan kabupaten di daerahnya dengan panjang 649.838 kilometer pada 2017 dengan lokasi di 172 ruas jalan yang sekarang ini sekitar 61 persen dalam keadaan rusak.
"Jalan poros kecamatan semuanya jalan kabupaten. Program perbaikan jalan tidak termasuk jalan desa.? Kalau jembatan yang rusak banyak. Saya tidak hapal jumlahnya," ujarnya.
Perbaikan jembatan yang akan dilakukan mulai 2019, menurut dia, meliputi perbaikan pondasi, pelengsengan, pelebaran jembatan karena ada pelebaran jalan, juga kerusakan yang lainnya.
"Kerusakan jembatan, antara lain, disebabkan banjir bandang," ucapnya.
Dari data yang diperoleh menyebutkan jalan kabupaten di daerah setempat sudah ada yang dibangun dengan sistem beton panjangnya mencapai sekitar 230 kilometer.
Adanya perbaikan jalan dengan sistem beton, sebagai usaha untuk mengatasi kerusakan jalan di daerah setempat yang mudah rusak disebabkan bencana banjir.
Ancang-ancang untuk mengenjot pembangunan jalan, juga jembatan di daerah setempat, juga program pembangunan lainnya,? sudah diawali dengan acara silahturahmi, pada pada 2 Oktober lalu, yang digelar Bupati Bojonegoro Anna Mu`awanah, dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).
Hadir dalam acara itu, antara lain, Wakil Ketua Umum Kadin Wilayah Indonesia Barat Tengku Zulham, Wakil Ketua Kadin Jawa Timur, Dedy Suhayadi, Wakil Bupati Budi Irawanto, Ketua DPRD Sigit Kusharijanto, dan Ketua Kadin Bojonegoro Budiono, juga jajarannya.
Baca juga: Revolusi mental versi SKK Migas
Pewarta: Slamet Agus Sudarmojo
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2018
