"Kegiatan ini untuk memberikan pemahaman dan menyatukan persepsi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Bela Negara pada 2019 di jajaran kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah," kata Kepala Satgas Bela Negara Wantannas Mayjen TNI Toto Siswanto di Jakarta, Rabu.
Lebih jauh Toto mengatakan, rembuk nasional yang diselenggarakan lembaga pimpinan Letjen TNI Doni Munardo tersebut akan diikuti lebih dari 800 peserta dari seluruh tanah air yang terdiri atas unsur kementerian, lembaga pemerintah, lembaga nonstruktural, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.
Sebagai negara berkembang di berbagai sektor dengan potensi yang luar biasa, Toto menegaskan Indonesia sangat memerlukan kesadaran bela negara untuk menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.
"Pengertian bela negara sekarang tidak hanya diartikan sebagai gerakan mengangkat senjata dalam melindungi kedaulatan bangsa, tapi gerakan untuk menangkal berbagai ancaman multidimensi yang bisa bersumber dari ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya," katanya.
Pada peringatan Hari Bela Negara 19 Desember tahun lalu, Presiden RI Joko Widodo menurut Toto telah mengamanatkan perlunya mendefinisikan ulang apa yang dimaksud dengan bela negara.
Untuk mewujudkan itu, sesuai dengan Surat Sekretariat Kabinet tanggal 3 Februari 2017, Presiden mengamanatkan bahwa masalah bela negara agar diberikan dan diperkuat penangannya kepada Wantannas dengan tidak membentuk lembaga baru.
"Indonesia butuh segera aksi nyata bela negara. Terlebih bagi generasi muda yang merupakan generasi penerus. Kita saat ini telah memasuki era yang memadukan perang konvensional, perang yang tidak teratur, senjata kimia dan juga perang informasi," kata Toto
Baca juga: Panglima: modul bela negara ubah "mindset" nasionalisme
Baca juga: DPR desak Lemhanas-Wantannas tingkatkan serapan anggaran
Pewarta: Atman Ahdiat
Editor: Sigit Pinardi
Copyright © ANTARA 2018
