Jakarta (ANTARA News) - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sebagai salah satu badan pemerintah mendorong peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat, melalui dukungan pendanaan penanaman kembali perkebunan kelapa sawit milik petani.Petani kelapa sawit, memiliki peran penting bagi pertumbuhan perkebunan kelapa sawit nasional, dimana luas lahan perkebunan kelapa sawit nasional sebesar lebih dari 42 persen merupakan milik petani
"Petani kelapa sawit, memiliki peran penting bagi pertumbuhan perkebunan kelapa sawit nasional, dimana luas lahan perkebunan kelapa sawit nasional sebesar lebih dari 42 persen merupakan milik petani," kata Direktur BPDP-KS Herdrajat Natawijaya di Jakarta, Kamis.
Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas tanaman sawit rakyat yakni melalui Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang digagas pemerintah semenjak 2017 lalu. Program itu telah mendorong banyak petani untuk bisa mendapatkan bantuan pendanaan tersebut, apalagi ada bantuan pendanaan yang ditetapkan sebanyak Rp25 juta per hektare.
Bantuan tersebut dinilai mampu meringankan modal yang harus dikeluarkan petani karena biaya peremajaan sawit rakyat sesuai hitungan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian mencapai Rp68 juta per hektare.
Sementara sisa kekurangan pendanaan bisa ditutupi petani lewat pengajuan kredit ke perbankan lewat skim Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bunganya ditetapkan sekitar 7 persen.
Senada dengan itu, Senior Advisor Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Abetnego Tarigan, menegaskan keberpihakan pemerintah kepada perkebunan kelapa sawit milik rakyat, apalagi sebagian besar rakyat Indonesia berperan besar sebagai petani kelapa sawit yang mengolah lahannya untuk mencari penghidupan.
Melalui pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, maka praktek budidaya menanam kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit milik petani, akan menghasilkan panen Tandan Buah Segar (TBS) yang lebih baik.
"Produktivitas hasil panen perkebunan kelapa sawit milik petani akan menjadi lebih baik dan masa depannya akan lebih sejahtera,"kata Abetnego dalam diskusi bertema "Membedah Peremajaan Sawit Rakyat" .
Praktek budidaya terbaik dan berkelanjutan, menurut Direktur Mutu Certification, Irham Budiman, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkebunan kelapa sawit rakyat. Untuk itu, petani kelapa sawit membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak, supaya kebun sawitnya berhasil.
"Praktek budidaya terbaik dan berkelanjutan harus dilakukan petani kelapa sawit, supaya hasil panen petani dapat menyejahterakan kehidupannya. Apalagi, masa depan sertifikasi ISPO, RSPO dan ISCC dapat membantu meningkatkan hasil jual TBS milik petani,"ujarnya.
Menurut dia, dukungan pendanaan dari BPDP-KS bagi petani kelapa sawit, juga menjadi dorongan yang penting bagi perkebunan kelapa sawit nasional. Namun, Irham mengingatkan akan adanya bahaya laten korupsi yang dapat terjadi. Guna mengantisipasi persoalan tersebut, Mutu Certification menyarankan pentingnya menerapkan ISO 37001 : Anti Penyuapan, pada manajemen yang terlibat.
Sementara itu Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengharapkan adanya perbaikan kesejahteraan petani kelapa sawit, sehingga kemampuan praktek budidaya dan akses pasar petani kelapa sawit dapat lebih meningkat.
Menurut Sekjen SPKS, Mansuetus Darto, keberadaan petani kelapa sawit harus mendapatkan dukungan dari semua pihak.
"Petani kelapa sawit, sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak, terutama pemerintah dan perusahaan perkebunan. Peningkatan kapasitas petani dan akses pasar hasil panen, juga harus terus ditingkatkan," katanya.
Baca juga: BPDP-KS siapkan Komite Peremajaan Sawit
Baca juga: Pemerintah optimistis target peremajaan sawit rakyat 2018 tercapai
Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2018
