"Masyarakat beranggapan bahwa tugas bela negara biar saja diurus oleh TNI dan Polri, padahal ruang lingkupnya jauh lebih luas, " kata Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesadaran Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Manase Kambuaya di Jakarta, Selasa.
Manase merupakan salah satu dari 800-an peserta dari berbagai instansi dan lembaga di seluruh Tanah Air yang mengikuti Rembuk Bela Negara Untuk Kemakmuran Rakyat di Hotel Bidakara Jakarta 17-20 Desember 2018.
"Tidak sia-sia saya datang jauh-jauh untuk mengikuti program sosialisasi bela negara ini. Saya mewakili Provinsi Papua menyadari bagaimana penting dan saat bermanfaatnya kegiatan ini, " kata Manase.
Namun, Manase mengakui bahwa banyak tantangan yang harus dihadapi di Papua untuk menyukseskan program sosialisasi bela negara karena terkait dengan pola pikir yang berkembang dalam masyarakat setempat.
"Ketika saya menyampaikan pemaparan soal bela negara, ada yang berteriak dengan mengatakan bahwa pekerjaan saya ngomong saja dan tidak penting. Bagi mereka yang lebih penting adalah pembangunan fisik seperti jalan dan jembatan karena jelas wujudnya, " katanya.
Sementara itu Ketua Dewan Pengawas Yayasan Citarum Harum, Dini Dewi Henniarti yang juga salah seorang peserta mengatakan bahwa konsep bela negara memang tidak secara nyata dipahami oleh masyarakat umum.
"Secara konseptual mungkin belum dipahami dengan baik meski mereka telah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, " kata Dini yang juga dosen Universitas Islam Bandung itu.
Program Aksi Bela Negara yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden No. 8/2018 digelar oleh Wantannas yang dipimpin Letjen TNI Doni Monardo.
Wantannas mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.
Baca juga: Dewan Ketahanan Nasional serius sosialisasikan program Aksi Bela Negara
Pewarta: Atman Ahdiat
Editor: Sigit Pinardi
Copyright © ANTARA 2018
