Jakarta (ANTARA News) - Lembaga bantuan kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) mengecam tindakan China terhadap muslim Uighur dan mendesak pemerintah Indonesia menyampaikan protes atau teguran kepada pemerintah China....kita harus perlihatkan bahwa Uighur tidak sendirian, mereka harus tahu dunia membela mereka...
Pada Jumat siang, anggota ACT bersama muslim lainnya melakukan aksi protes terhadap pemerintah Cina di depan Kedutaan Besar China di Jakarta.
Presiden ACT Ahyudin mengatakan Indonesia sebagai bangsa yang menentang penjajahan dan menjunjung tinggi perdamaian selayaknya memprotes tindakan pemerintah China terhadap muslim Uighur.
"Kami berharap pemerintah Indonesia menegur China atas perbuatannya, kalau perlu memutus hubungan diplomatik," kata dia.
"Apa yang terjadi di Uighur adalah masalah kemanusiaan, kita harus perlihatkan bahwa Uighur tidak sendirian, mereka harus tahu dunia membela mereka," katanya.
Selain ikut dalam aksi protes, ACT akan memberikan bantuan kemanusiaan untuk warga Uighur yang mengungsi ke Turki, Uzbekistan, Kazakhstan dan Kirghizistan.
ACT juga berupaya untuk memberikan bantuan langsung ke Provinsi Xinjiang di mana banyak warga Uighur tinggal di China.
Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Kamis mengatakan pemerintah akan menentukan sikap mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Provinsi Xinjiang, China, setelah menerima laporan Duta Besar Indonesia untuk China Djauhari Oratmangun mengenai kondisi muslim Uighur di provinsi itu dan mendapat penjelasan dari Duta Besar China di Jakarta Xiao Qian.
Dalam beberapa bulan belakangan Beijing menerima kecaman dari para pegiat, akademisi dan pemerintah asing terkait penahanan massal dan pengawasan ketat minoritas muslim Uighur dan kelompok-kelompok etnis lain yang tinggal di Xinjiang menurut siaran kantor berita Reuters.
Pada Agustus, panel Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan telah menerima laporan-laporan terpercaya bahwa sejuta atau lebih warga Uighur atau minoritas lain ditahan di kamp rahasia di kawasan itu.
China membantah tuduhan terkait aksi-aksinya di Xinjiang. Pemerintah China menyatakan telah melindungi agama dan budaya kaum minoritas, dan melakukan langkah-langkah keamanannya diperlukan untuk memerangi pengaruh kelompok-kelompok "ektremis" yang memicu kekerasan di sana.
Baca juga: Amnesti Internasional: Etnis Uighur diperlakukan diskriminatif
Baca juga: Pemerintah tunggu laporan Duta Besar soal kondisi muslim Uighur
Pewarta: Aubrey Kandelila Fanani
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2018
