BKKBN berikan penghargaan Anugerah Kencana kepada Wali Kota Ternate

25 Desember 2018 13:06 WIB

Ketua Panitia Pelaksana Peringatan Hari Olahraga Nasional ke-35 Teguh Rahardjo (kiri), Walikota Ternate Burhan Abdurrahman (kedua kiri), Deputi III Kemenpora Raden Isnanta (kedua kanan), dan dr Sekretaris Jenderal Panitia Penyelenggara Asian Para Games 2018 (INAPGOC) Bayu Rahardian (kanan) dalam konferensi pers Peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke-35 di Ternate, Maluku Utara, Jumat. (Antara/Imam Santoso)

Penghargaan diberikan kepada Wali Kota Ternate karena dinilai memiliki komitmen dalam mewujudkan keluarga kecil dan sejahtera lewat program kampung Keluarga Berencana (KB) dan berhasil menekan laju kelahiran

Ternate, (ANTARA News) - BKKBN pusat memberikan penghargaan Anugerah Kencana kepada Wali Kota Ternate, Maluku Utara (Malut), H Burhan Abdurahman, melalui acara Apresiasi Anugerah Kencana Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

"Penghargaan Apresiasi Anugerah Kencana diberikan kepada 5 kepala daerah provinsi dan 29 kepala daerah kabupaten/kota termasuk Wali Kota Ternate yang telah memberikan dukungan dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program KKBPK sebagai motivasi kepada pemerintah daerah dalam peningkatan pelaksanaan program itu di wilayah masing-masing," kata Kabag Humas dan Protokoler Pemkot Ternate, M Syaiful Arsyad di Ternate, Selasa.

Menurut dia, BKKBN memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota yang berprestasi dalam pengelolaan program Kependudukan dan KKBPK.

Penghargaan diberikan kepada Wali Kota Ternate karena dinilai memiliki komitmen dalam mewujudkan keluarga kecil dan sejahtera lewat program kampung Keluarga Berencana (KB) dan berhasil menekan laju kelahiran.

Syaiful menyatakan, kriteria penilaian Anugerah Kencana Tahun 2018 untuk penghargaan kepala daerah meliputi beberapa aspek, di antaranya aspek komitmen dan aspek capaian program di daerah masing-masing.

"Ada banyak kriteria yang dinilai, di antaranya adalah kebijakan dari aspek kelembagaan, dan aspek dukungan anggarannya dari pemerintah, kesiapan di dalam penyediaan tenaga lapangan, kemudian penggerakannya di lapangan," kata Syaiful.

Aspek dukungan/komitmen, lanjut dia, yaitu memasukkan indikator sasaran program KKBPK dalam RPJMD, kemudian, mengusulkan kegiatan prioritas program KKBPK dalam RKPD melalui Musrenbangda.

"Aspek ini juga meliputi persentase dukungan APBD Dinas PPKB Provinsi dalam operasional Program KKBPK, yang juga meliputi kelembagaan yang menangani," tambahnya.

Sedangkan aspek capaian program sebagai kriteria penilaian kepala daerah meliputi beberapa hal. Ini di antaranya adalah angkaTotal Fertily Rate (TFR), peningkatan Contraceptive Prevelance Rate (CPR), penurunan "Unmet Need", pencapaian peserta KB baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) terhadap PPM, dan angka penurunan Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun.

Baca juga: Ratusan warga Ternate terinfeksi HIV/AIDS