KPU minta kepolisian tangkap penyebar hoaks tujuh kontainer surat suara

3 Januari 2019 01:46 WIB

Ketua KPU Arief Budiman menjawab pertanyaan awak media seusai melakukan pengecekan terkait informasi tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (3/1/2019). Ketua KPU menegaskan kabar tersebut tidak benar dan akan memproses secara hukum pihak-pihak yang menyebarkan informasi tersebut. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/pras.

Kami meminta kepolisian mencari siapa yang menyebar informasi itu. Siapa pun itu

Jakarta (ANTARA News)- Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta kepolisian menangkap penyebar berita bohong terkait penemuan tujuh kontainer surat suara yang sudah dicoblos untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 01 di Tanjung Priok.

"Kami telah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian. Kami meminta kepolisian mencari siapa yang menyebar informasi itu. Siapa pun itu," kata Ketua KPU Arief Budiman di Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (2/1) malam.

Ia mengatakan kabar yang beredar tidak sesuai dengan fakta di lapangan setelah pihaknya melakukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk Bea dan Cukai serta pengecekan langsung yang dilakukannya bersama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Orang-orang jahat yang mengganggu penyelenggaraan pemilu harus ditangkap," kata Arief dengan tegas.

KPU mendapatkan informasi ada tujuh kontainer surat suara asal China yang sudah tercoblos untuk pasangan capres-cawapres nomor 01 ada di Tanjung Priok sekitar pukul 16.00 WIB. Setelah itu, pihak KPU melakukan koordinasi dengan Bea dan Cukai, kepolisian maupun pihak terkait lainnya.

Pihak KPU memastikan informasi yang berkembang adalah berita bohong. Untuk itu, KPU meminta aparat kepolisian bergerak cepat untuk mengusut penyebar berita berantai tersebut. Apalagi tahapan pencetakan surat suara baru berjalan.

Komisioner KPU Hasyim Asyari membenarkan bahwa tahapan pencetakan surat suara baru berjalan. Dengan demikian, bisa dipastikan surat suara belum dicetak.

"Hari Jumat 4 Januari nanti ada undangan validasi kepada dua calon dan pengurus DPP partai politik untuk validasi surat suara. Artinya, pengadaan belum berjalan. Kalau sudah ada kabar barang cetakan itu mengesankan diam-diam siapa tahu KPU sudah mencetak. Kami pastikan KPU belum mencetak," katanya saat dikonfirmasi.

Baca juga: KPU laporkan penyebar hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos ke polisi

Baca juga: KPU pastikan informasi surat suara di Tanjung Priok hoaks