"Saya mengoreksi beberapa target indikator makro pembangunan daerah Bali dalam RPJPD 2005-2025, untuk dituangkan dalam RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025, yakni antara lain untuk angka kemiskinan dari target 4,2 persen menjadi 1,0-1,5 persen," kata Koster saat menyampaikan sambutan pada Pembukaan Musrenbang Penyusunan Perubahan RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali 2005-2025 di Denpasar, Selasa.
Ia juga mengoreksi target pertumbuhan ekonomi dari target 8,2-9,4 persen menjadi 7,0-8,0 persen, tingkat pengangguran terbuka dari target 1,9 persen menjadi 0,5-1,0 persen, kontribusi sektor primer terhadap PDRB dari 20 persen menjadi 25 persen, kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB dari 25 persen menjadi 30 persen, kontribusi sektor tersier terhadap PDRB dari 55 persen menjadi 45-55 persen.
Untuk Indeks Pembangunan Manusia dari target 75 menjadi 75-80, usia harapan hidup dari 75 menjadi 72-77, dan rata-rata lama sekolah dari target 12 tahun menjadi 12-14 tahun.
Target-target baru itu, katanya, menggambarkan komitmen dan kesiapan Pemerintah Provinsi Bali untuk bekerja keras mewujudkan Bali Era Baru, sesuai prinsip Tri Sakti Bung Karno, yaitu berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Musrenbang itu untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023.
Koster menambahkan latar belakang perubahan terhadap RPJPD 2005-2025 karena ada sejumlah pertimbangan, antara lain adanya perubahan mendasar pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Bali yang mengacu pada visi misi kepala daerah hasil Pilkada Bali 2018.
"Demikian juga hasil evaluasi RPJPD tahun 2005-2025 dengan adanya perubahan kebijakan nasional maupun daerah serta dinamika perkembangan daerah, sehingga arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah Bali tidak sesuai dengan kondisi daerah saat ini," ucapnya.
Koster berharap, musrenbang mampu menjabarkan visi misi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" ke dalam rumusan program-program pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terpadu berdasarkan skala prioritas, dengan sasaran dan "outcome" yang jelas dan terukur, serta dalam implementasinya betul-betul dapat menyentuh dan memenuhi kebutuhan masyarakat Bali.
"Kita tidak perlu melihat partainya, yang penting apapun partainya kepentingannya sama, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saya kira semua parpol tujuannya sama seperti itu," katanya.
Terkait dengan pencapaian target angka kemiskinan, pihaknya optimistis dapat tercapai seiring dengan pemberlakuan Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali.
"Seluruh jajaran perencana pembangunan bersama seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Bali harus terus bekerja keras, berkoordinasi, dan bersinergi, dalam pelaksanaan program pembangunan, serta dalam menghadapi dinamika dan tantangan pembangunan yang semakin kompleks untuk mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali," ujar Koster.
Acara Pembukaan Musrenbang tersebut dihadiri pula oleh Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry, anggota DPR dan DPD RI dari Bali, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Bali, Sekda Bali dan pimpinan OPD Pemprov Bali, pimpinan perguruan tinggi, Kepala BI Perwakilan Bali, Kepala ORI Perwakilan Bali, kelompok ahli pembangunan Provinsi Bali, perwakilan organisasi kemasyarakatan dan undangan lainnya. Musrenbang akan berlangsung sampai 10 Januari 2019.
Baca juga: Penduduk miskin di Bali berkurang
Baca juga: Gubernur Bali ingin jumlah warga miskin berkurang
Baca juga: Urbanisasi Picu Naiknya Kemiskinan Perkotaan di Bali
Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2019
