"Salah satu yang akan diperjuangkan oleh Prabowo-Sandi adalah bagaimana agar BPJS Kesehatan yang sekarang tidak lagi menjadi salah satu kekhawatiran di masyarakat," kata Sandiaga di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.
Dijelaskannya bahwa jaminan kesehatan nasional yang diamanatkan undang - undang bisa dikelola dengan profesional dan tentunya memastikan tersedianya layanan masyarakat berkesinambungan.
"Kami sampaikan bahwa di bawah (kepemimpinan) Prabowo-Sandi, fokus kita adalah menghitung secara rinci sesuai dengan undang - undang dan memastikan sistem ini berjalan," kata Sandiaga.
Selain itu, kata Sandiaga, diharapkan BPJS itu tidak kekurangan pendanaan, tidak defisit dan tugas pemerintah harus memastikan BPJS memilki sumber dana yang cukup untuk terus memberikan layanan masyarakat dan tidak perlu takut kepada rumah sakit provider yang akhirnya bisa berdampak negatif kepada pelayanan kesehatan.
"Sekarang sudah menjadi kekhawatiran masyarakat, karena beberapa kasus yang sudah saya dengar langsung dari masyarakat, mereka mengalami kesulitan mendapati pelayanan kesehatan seperti di Kalimantan Timur, Samarinda, dan beberapa daerah di Jateng," kata mantan Wagub DKI ini.
Menurut dia, hadirnya pemerintah berfungsi untuk memastikan bahwa sistem yang sudah dibangun ini dan diamanatkan undang - undang bisa dieksekusi dengan baik.
"Kalau misalnya kita kelola lagi dengan betul - betul profesional dihitung dengan baik. Kami yakin kartel kesehatan yang dikhawatirkan itu bisa terhindari," kata Sandiaga.
Sandiaga juga menambahkan, layanan kesehatan yang diharapkan tersebut memberikan satu rasa keadilan, sehingga semua provider mendapatkan kesempatan berpartisipasi di sektor kesehatan dan masyarakat terlayani sesuai dengan amanat undang - undang.
Pilpres 2019 diikuti dua pasangan calon yakni nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.
Baca juga: Sandiaga ingin pedagang pasar terdaftar BPJS Ketenagakerjaan
Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019
