Mataram, (ANTARA News) - Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Nusa Tenggara Barat IGB Sugihartha mengakui hingga kini baru 120 rumah tahan gempa yang terbangun pascagempa yang mengguncang daerah itu akhir Juli hingga Agustus 2018.baru sekitar 120 rumah. Tapi harus dipahami yang sudah berproses hampir 4 ribu.
"Belum banyak yang terbangun, baru sekitar 120 rumah. Tapi harus dipahami yang sudah berproses hampir 4 ribu. Artinya, tahapannya ada yang baru mulai melaksanakan dan ada yang sudah selesai melaksanakan," ujarnya di Mataram, Jumat.
Ia mengungkapkan, lambannya pembangunan rumah tahan gempa ini akibat terkendala kurangnya tenaga fasilitator. Sebab, jumlah tenaga fasilitator yang ada saat ini tidak sebanding dengan rumah warga yang rusak akibat gempa.?
"Jumlah tenaga fasilitator yang ada sekarang baru 1.853 orang. Terbagi 803 orang dari PUPR, 1.000 orang dari provinsi, 50 orang dari TNI. Tapi untuk TNI tidak fokus pada fasilitator, melainkan hanya melakukan pendampingan, meski bisa juga berfungsi sebagai fasilitator," jelas Sugiharta.
Berdasarkan data yang ada jumlah rumah rusak berat akibat gempa yang mengguncang NTB sebanyak 75.138 unit rumah rusak berat, rumah rusak sedang 33.075 unit dan rumah rusak ringan 108.306 unit. Sedangkan, jumlah kelompok masyarakat (Pokmas) yang sudah terbentuk sebanyak 1.870 kelompok.?
"Dari jumlah itu yang sudah memilih rumah tahan gempa (RTG) 22.797 kepala keluarga (KK). Sementara, RTG yang sedang terbangun 3.726 unit dan yang RTG yang sudah selesai 120 unit," sebutnya.
Selain, kendala pada tenaga fasilitator, persoalan lain yang menghambat pembangunan rumah tahan gempa ini, menurut Sugiharta, yakni karena kurangnya tenaga tukang yang tersedia di NTB.
"Memang apa yang terjadi di lapangan tidak semudah apa yang dibayangkan. Karena kita harus mencari tukang, bahan dan lain-lain. Ini juga memiliki proses yang panjang, sehingga membutuhkan waktu," kata Sugiharta.
"Kendala lain juga pokmas yang ada mereka tidak bekerja seperti tukang, meski dana yang sudah disiapkan pemerintah mencapai Rp3,5 Triliun," sambungnya.
Karena itu, untuk dapat mendorong percepatan pembangunan rumah bagi korban gempa di NTB tidak ada cara lain, adalah dengan meningkatkan jumlah tenaga fasilitator, termasuk menambah tenaga tukang yang ada.
"Dalam waktu dekat ini kita tengah mempersiapkan untuk meningkatkan jumlah tenaga fasilitator sebanyak 700 orang dari PUPR. Begitu pun dengan tenaga tukang, pemerintah Jawa Timur melalui gubernurnya juga siap membantu tenaga tukang selain kelancaran suplai bahan bangunan seperti yang pernah dijanjikan," katanya.
Baca juga: Warga Sembalun Lombok terdampak gempa bangun rumah kayu
Baca juga: BPPT bawa rumah komposit sandwich ke Lombok
Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2019
