"Hal ini menunjukkan bahwa PKH berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat di Garut, Jawa Barat, Jumat.
Jumlah KPM PKH yang telah sejahtera atau graduasi dari program setiap tahun terus meningkat tercatat pada 2017 sebanyak 230.351 KPM atau 2,3 persen dari total enam juta peserta.
Lalu naik menjadi 621.789 KPM atau 6,21 persen dari total 10 juta KPM pada 2018. Pada 2019 ditargetkan 793.000 KPM atau 7,93 persen tergraduasi.
Tingkat kemiskinan di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2018 tercatat 25,95 juta atau 9,82 persen dan kembali mengalami penurunan pada September 2018 menjadi 25,67 juta jiwa atau 9,66 persen.
Harry mengatakan PKH menjadi program bantuan sosial utama karena mempunyai dampak langsung yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan kesenjangan.
Selain itu PKH juga meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang mampu dan telah terbukti menjadi program bantuan sosial yang mendorong kreativitas keluarga dalam meningkatkan produktivitasnya serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam keluarga.
PKH sebagai program pemberian bantuan sosial bersyarat bertujuan meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan kesehatan dan kesejahteraan sosial.
Tujuan lain, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta Kesejahteraan Sosial.
Tujuan lainnya, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan serta mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM.
Karena berdampak signifikan pada pengurangan kemiskinan dan kesenjangan dari tahun ke tahun maka jumlah KPM dan anggaran PKH terus meningkat.
Untuk 2019 bantuan kembali disesuaikan dengan beban kebutuhan keluarga dengan peningkatan pada komponen pendidikan dan kesehatan sekitar 100 persen.
PKH 2019 tahap pertama telah dicairkan pada awal Januari, dan rencananya kegiatan serupa akan dilaksanakan pada Sabtu (19/1) di Garut Jawa Barat yang akan dihadiri Presiden Joko Widodo, didampingi Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita dan sejumlah menteri Kabinet Kerja.
Baca juga: Mensos: pengawalan bansos untuk capai 6T
Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019
