Deklarasi tersebut dilakukan di atas KM Dorolonda, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Senin, disaksikan sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan terkait serta panitian Hari Pers Nasional 2019.
Isi Deklarasi KM Dorolonda, di antaranya pertama, meminta berbagai pihak terkibat dalam moda angkutan ini untuk segera melakukan digitalisasi proses dan sistem pengangkutan laut, sehingga bisa menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan.
Kedua, menganggap perlu adanya peningkatan sosialisasi keberadaan program tol laut dengan metode yang lebih kreatif dan inovatif kepada seluruh pemangku kepentingan, terutama di daerah-daerah jalur tol laut.
Ketiga, merasa perlu memberikan perhatian khusus pada peningkatan kualitas pelayanan jasa pelabuhan dan pengurangan tarif bongkar muat kargo di pelabuhan.
Keempat, mengharapkan untuk dilakukan pemetaan ulang dan lanjutan dari konsep tol laut ke depan melibatkan semua pihak termasuk pihak swasta dan pemerintah daerah yang dilalui tol laut.
Kelima, meminta agar pelaksanaan sistem tol laut memperhatikan dan mengikutsertakan pelayaran rakyat yang sudah ada lebih dulu, sehingga mereka menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari simpul tol laut.
Keenam, mengharapkan konsistensi dan keberlangsungan pengembangan transportasi laut di Indonesia, sehingga memberikan kepastian usaha di sektor angkutan laut.
Baca juga: Jelang HPN, Kemenhub selenggarakan seminar tol laut di KM Dorolonda
Baca juga: Mulai 2019. Kemenhub kembangkan konsep "tol laut" terintegrasi
Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2019
