Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggelar rapat kordinasi keuangan untuk mempercepat pelaksanaan program kerja termasuk kegiatan pengadaan barang dan jasa, sehingga anggaran pemerintah dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Rapat koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanah Presiden, agar seluruh kementerian mempercepat pelaksanaan program kerjanya, termasuk kegiatan pengadaan barang dan jasa, sehingga anggaran pemerintah dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya bidang pendidikan dan kebudayaan,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy di Jakarta, Kamis.
Pada rakor dengan tema “Strategi Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Akuntabilitas Kinerja”, Mendikbud mengatakan pada awal tahun, para pengelola keuangan diberikan pembekalan terkait dengan kebijakan pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban keuangan laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja.
“Rakor keuangan ini dapat membangun komitmen para pengelola keuangan di lingkungan Kemendikbud dalam mempercepat pelaksanaan program dan anggaran tahun 2019 dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas,” tutur Mendikbud.
Selanjutnya, mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan, melalui penerapan disiplin akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan kaidah manajemen yang baik.
Pada penyelenggaraan rakor kali ini juga dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja antara Mendikbud dengan pimpinan unit eselon satu di lingkungan Kemendikbud yang merupakan salah satu unsur penilaian kinerja kementerian.
"Para pengelola keuangan negara pada semua satker diharapkan untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas,” tutur Mendikbud pada rakor akan berlangsung sampai 9 Februari 2019.
Realisasi anggaran Kemendikbud tahun 2018 mencapai 97,38 persen dari pagu sebesar Rp40,49 triliun. Capaian tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 97,10 persen. Anggaran yang tidak terserap tahun 2018 sekitar 2,6 persen, sebagian besar anggaran tersebut merupakan hasil efisiensi perjalanan dan beberapa kegiatan penunjang lainnya.
Realisasi anggaran Kemendikbud 2018 sebesar 39,43 triliun tersebut antara lain digunakan untuk membiayai program prioritas, yakni Program Indonesia Pintar (PIP); beasiswa unggulan; tunjangan profesi/sertifikasi guru; pembangunan unit sekolah baru, pembangunan ruang kelas baru, rehab sekolah/ruang kelas, bantuan peralatan pendidikan, perpustakaan dan penunjang pendidikan lainnya; peningkatan kompetensi guru; bantuan pemerintah lainnya di bidang pendidikan dan kebudayaan; dan penunjang lainnya seperti gaji dan tunjangan.
Pada tahun anggaran 2019, Kemendikbud mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp35,99 triliun dengan pemanfaatan sama dengan tahun 2018 yaitu sebagian besar akan digunakan untuk membiayai program prioritas.
Baca juga: Mendikbud: teruskan budaya pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan
Baca juga: Presiden: anggaran pendidikan untuk beasiswa hingga pembangunan
Baca juga: Pemerintah anggarkan Rp487,9 triliun untuk pendidikan
Pewarta: Indriani
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2019
