Jakarta (ANTARA News) - Pengamat sektor kelautan dan perikanan Sukarman menyatakan bahwa semua calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) harus dapat memperkuat nelayan dan pembudidaya guna mempercepat penerapan Indonesia sebagai poros maritim.Nelayan dan pembudidaya adalah garda terdepan poros maritim
"Nelayan dan pembudidaya adalah garda terdepan poros maritim," kata Sukarman dalam acara diskusi "Menakar Komitmen Capres: Masihkah Laut Menjadi Poros Maritim Bangsa" yang digelar di Jakarta, Selasa.
Acara diskusi tersebut digelar beberapa hari sebelum berlangsungnya debat kedua capres yang dijadwalkan pelaksanaannya pada 17 Februari 2019, di mana salah satu topiknya adalah mengenai pangan, yang juga mencakup sektor kelautan dan perikanan.
Menurut Sukarman yang juga merupakan Presidium Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan itu, penting untuk dievaluasi berbagai kebijakan sektor kelautan dan perikanan dalam konteks konstitusional, khususnya Pasal 33 UUD 1945.
Ia berpendapat bahwa sesuai pasal tersebut, sumber daya dikuasai negara bukan dalam artian negara memiliki, tetapi negara harus benar-benar bertanggung jawab termasuk mengawasi.
Untuk saat ini, ujar dia, masih ada sejumlah regulasi yang tidak dijalankan dengan semestinya, padahal terkait dengan kesejahteraan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan, seperti ada di sejumlah tempat di mana nelayan kecil masih dipungut retribusinya, padahal berdasarkan UU yang ada seharusnya tidak.
Pemerintah, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), juga telah mengupayakan bantuan permodalan untuk kalangan pemangku kepentingan sektor perikanan melalui pembiayaan lembaga keuangan atau bank mikro nelayan sebagai pendampingan permodalan bagi pelaku usaha perikanan.
Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo dalam acara diskusi di Jakarta, Kamis (31/1), mengatakan bantuan permodalan nelayan yang diberikan pemerintah itu juga dalam rangka ingin memastikan industri perikanan dalam negeri tetap tumbuh.
Pemerintah, kata dia, berkomitmen untuk memastikan peningkatan stok perikanan Indonesia untuk jangka panjang hingga ke generasi selanjutnya.
Sementara itu, Direktur Pengaturan Bank Umum OJK Eddy Mandindo Harap menyatakan mendukung dalam hal pembiayaan, di mana bank-bank atau industri keuangan lainnya didorong untuk mulai memprioritaskan sektor perikanan, namun tetap memperhatikan aspek kehati-hatian.
Baca juga: KKP perlu fokus data hasil penangkapan ikan digital
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2019
