Jakarta (ANTARA News) - Grup Riset Ekonomi DBS Bank merekomendasikan Presiden-Wakil Presiden Indonesia 2019-2024 melanjutkan reformasi perpajakan, reformasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan pembangunan infrastruktur.Presiden-wakil presiden pemenang Pemilu 2019 juga perlu merevitalisasi industri manufaktur yang berorientasi ekspor
Dalam risetnya yang dilansir di Jakarta, Kamis, ekonom Grup Riset DBS Masyita Crystallin mengatakan reformasi struktural di segala sektor ekonomi yang telah dimulai Indonesia dalam beberapa tahun terakhir harus terus dilanjutkan untuk meningkatkan daya saing dan menopang pembangunan jangka panjang.
"Setelah bertahun-tahun reformasi dalam meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur, reformasi pajak, reformasi subsidi bahan bakar, kami berharap reformasi yang sama di bidang ekonomi bisa dilanjutkan terlepas dari hasil pemilu." ujarnya dalam risetnya yang ditulis bersama ekonom Radhika Rao.
Selain itu, presiden-wakil presiden pemenang Pemilu 2019 juga perlu merevitalisasi industri manufaktur yang berorientasi ekspor untuk mengurangi defisit transaski berjalan.
Pada akhir 2018, defisit transaksi berjalan meningkat menjadi 2,98 persen produk domestik bruto (PDB) dari 1,7 persen PDB pada 2017.
"Ini diperlukan untuk pertumbuhan jangka panjang yang lebih tinggi, sambil menutup kesenjangan neraca transaksi berjalan yang melebar dan naik ke rantai nilai untuk ekspor komoditas," ujarnya.
Secara umum, Grup Riset DBS memandang dampak netral untuk prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah pesta demokrasi pilpres pada 17 April 2019.
Pilpres 2019, yang diikuti dua kontestan yakni Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, diperkirakan memberikan stabilitas kepada pemerintah.
"Masih terlalu dini untuk menilai rencana para kandidat capres-cawapres sebelum debat ekonomi resmi pada 17 Februari mendatang," ujarnya.
Pemerintah Indonesia mencanangkan pertumbuhan ekonomi 5,3 persen pada 2019 di tengah dinamika politik yakni pilpres dan pemilihan legislatif.
Selain Indonesia, India dan Thailand juga akan mengikuti pemilihan antara Februari-Maret 2019.
Pemilu Thailand bakal digelar 24 Maret mendatang, sementara di India pada April-Mei 2019.
Baca juga: Golkar: Pembangunan infrastruktur diperlukan untuk permudah distribusi logistik
Baca juga: Zonasi tata ruang lautan dan daratan dinilai layak diintegrasikan
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2019
