Kudus, Jateng (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, Jawa Tengah, menjalin kerja sama dengan Bank Tabungan Negara(BTN), Jumat, dalam mewujudkan program rumah layak dan terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Kudus.Program rumah murah tersebut tidak hanya untuk kalangan pekerja, melainkan guru honorer maupun pedagang kaki lima (PKL) juga memiliki kesempatan yang sama
Nota kesepakatan(Memorandum of Understanding- MoU) ditandatangani Bupati Kudus, Muhammad Tamzil dan Kepala Kantor Cabang BTN setempat, Asep Marliansyah dan disaksikan Kepala Kanwil BTN Jateng-DIY, Nuryanti.
Menurut bupati , program rumah murah tersebut tidak hanya untuk kalangan pekerja, melainkan guru honorer maupun pedagang kaki lima (PKL) juga memiliki kesempatan yang sama.
Hanya saja, kata dia, untuk bisa mendapatkan rumah murah tersebut, harus membentuk komunitas terlebih dahulu.
Untuk saat ini, lanjut dia, sudah ada pekerja yang siap mengakses program rumah murah.
Lahan yang hendak dibangun rumah, juga tersedia dengan kapasitas bangunan rumah tipe 36 dengan luas lahan 72 meter persegi sebanyak 400 unit rumah.
Hanya saja, dia mengakui, lahannya masih terkendala soal tata ruang.
"Secepatnya kami selesaikan agar keinginan pekerja memiliki rumah bisa terwujud," ujarnya.
Nantinya pekerja cukup mengangsur tanahnya, sedangkan bangunan rumahnya dibiayai pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR.
Dalam rangka membantu pembiayaan untuk membeli tanah, maka pekerja yang berpenghasilan rendah tersebut bisa mengangsurnya lewat BTN.
"Pemkab Kudus juga akan menjalin kerja sama dengan Universitas Diponegoro Semarang terkait pembangunan rumah murah tersebut sehingga terjamin kualitasnya," kata bupati.
Kepala Kanwil Jateng-DIY BTN, Nuryati menambahkan pembiayaan dari BTN untuk pembelian tanahnya karena bangunan rumahnya dibiayai seluruhnya oleh pemerintah.
Kerja sama antara Pemkab Kudus dengan BTN, kata dia, merupakan yang kedua di Jateng setelah sebelumnya terlaksana di Kabupaten Kendal.
Harga tanah di Kabupaten Kendal, kata dia, sekitar Rp38 juta, sedangkan jangka waktu kreditnya maksimal Rp10 tahun dengan nilai angsuran berkisar Rp700 ribu per bulan.
Sementara itu, Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP RTMM SPSI) Kudus, Suba`an Abdul Rohman menyambut positif langkah Pemkab Kudus yang menjalin kerja sama dengan BTN.
Apalagi, lanjut dia, hal itu juga salah satu dari sembilan program yang dijanjikan Bupati Kudus Muhammad Tamzil bersama Wakilnya Hartopo untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
"Kesejahteraan tentunya tidak berbentuk gaji yang besar, namun bisa melalui kepemilikan rumah," ujarnya.
Ia mengakui sudah melakukan survei ke Kabupaten Kendal yang lebih dahulu meluncurkan program rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Bentuknya, kata dia, bisa berupa Bantuan Stimultan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Untuk BSPS, kata dia, masyarakat pekerja cukup menyediakan tanah, sedangkan bangunan rumahnya dibantu pemerintah.
Harga lahan seluas 60 meter persegi di Kabupaten Kendal, katanya, berkisar Rp42 juta hingga Rp45 juta dengan biaya angsuran per bulannya sekitar Rp600.000.
"Kami juga sudah menyiapkan koperasi untuk membantu pekerja yang nantinya mengambil kredit untuk pembelian lahan, ketika mereka kesulitan membayar angsuran tepat waktu," ujarnya.
Baca juga: Wapres minta pemda permudah izin pembangunan rumah murah
Baca juga: BTN Selenggarakan Pameran Rumah Murah
Baca juga: Rumah murah TNI-Polri dirintis di Rembang
Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2019
