Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan,Penghematan ini diperoleh melalui cross cutting program yang kurang sesuai
penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di 186 Pemerintah Daerah Wilayah III berhasil menghemat anggaran hingga Rp6,9 triliun pada 2018.
"Penghematan ini diperoleh melalui cross cutting program yang kurang sesuai, untuk kemudian dialihkan melalui refocusing
program sehingga anggaran tepat sasaran," kata MenPANRB Syafruddin dalam keterangan resminya pada
Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan SAKIP Award bagi pemda Wilayah III, di Makassar, Selasa.
Menurut MenPANRB, dengan sistem itu paradigma kinerja diubah, bukan lagi hanya melakukan program yang dianggarkan,
tetapi cara paling efektif dan efisien mencapai sasaran sehingga efisiensi yang dicapai bukanlah kebocoran.
Dikatakan, penerapannya memastikan anggaran hanya dipergunakan untuk membiayai program ataupun kegiatan prioritas yang
mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Penghematan anggaran terjadi dengan dihapusnya sejumlah kegiatan yang tidak
penting dan yang tidak mendukung kinerja instansi.
Oleh karena itu, pihaknya melalui Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas) tidak
habis-habisnya memberikan pendampingan kepada setiap pemerintah daerah guna menggelorakan perubahan di masing-masing daerah.
Mantan Wakapolri ini berharap agar tata kelola kinerja seluruh kementerian/lembaga dan pemda, serta program programnya
dapat berjalan secara tepat sasaran, efektif dan efisien.
Ia juga mengingatkan bahwa penyerahan hasil evaluasi ini bukan menjadi ajang menang atau kalah, bukan juga menjadi sebuah
kompetisi tentang angka dan nilai, namun lebih dari itu sebagai sebuah milestone atau peninggalan para abdi negara dalam
menciptakan perubahan kinerja.
“Setelah sekian lama perjuangan itu mencapai titik ini, tidaklah berhenti dan berakhir di sini, melainkan terus memperbaiki tata
kelola pemerintahan yang lebih baik dan lebih baik lagi di tahun mendatang,” ujarnya.
Menteri juga mengajak para kepala daerah untuk tidak lagi bekerja hanya untuk membuat laporan atau hanya untuk menyerap
anggaran, namun sekarang waktunya bekerja fokus dari hulu ke hilir program. Efisiensi bukan hanya tentang cara memotong
anggaran, tetapi juga penerapan manajemen berbasis kinerja.
Ia memberikan contoh, penerapan e-government melalui e-budgeting untuk menghindari 'program siluman' yang berpotensi
penyimpangan.
Sementara itu Deputi Bidang RB Kunwas Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh menjelaskan hasil evaluasi yang disampaikan
kepada pemerintah daerah untuk mengukur perkembangan implementasinya serta melakukan pembinaan berkesinambungan.
Kementerian PANRB setiap tahunnya melaksanakan evaluasi atas implementasinya pada seluruh kementerian, lembaga, dan
pemerintah daerah. Evaluasi tersebut telah dapat memetakan instansi pemerintah pada beberapa kategori.
Penyerahan hasil evaluasi kali ini diperuntukkan bagi 186 pemda di wilayah III yang terdiri dari seluruh 174 pemerintah
kabupaten/kota dan 12 pemerintah provinsi se-Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Dearah Istimewa
Yogyakarta, dan Jawa Tengah.
Baca juga: SAKIP 2018 mampu mencegah pemborosan Rp64,8 triliun
Baca juga: Pemerintah ungkap 150 kabupaten/kota hemat Rp22,3 triliun
Pewarta: Edy Sujatmiko
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2019
