Terkait persoalan ini, ratusan guru SMA dan SMK di wilayah Manokwari pada Senin (25/2) mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Papua Barat dan Kantor Gubernur Papua Barat di Manokwari. Aksi tersebut juga menuntut realisasi pembayaran gaji honorer, pembayaran tunjangan nonsertifikasi, pengangkatan 1.800 guru honorer menjadi CPNS dan biaya operasional bagi kepala sekolah.
Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan ujian nasional pun menjadi salah satu tuntutan para guru. Begitu pula tentang program biaya operasional sekolah daerah (Bosda) pada APBD Papua Barat, serta tiga tuntunan lainya.
Kedatangan para guru ini disambut Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, Kepala Dinas Pendidikan Bernanda Henan dan perwakilan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
"Mulai besok (Selasa 26/2) kami akan mogok sampai mendapat informasi pasti tentang pembayaran hak kami sebagai guru," kata Kepala SMA YPPGI Manokwari, Anggrisu membacakan tuntunan di hadapan gubernur dan kepala dinas pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan pada kesempatan tersebut mengatakan, terkait gaji guru honorer pada triwulan empat tahun 2018, pembayaran terkendala karena pihaknya mengalami kekurangan anggaran akibat adanya peningkatan cukup signifikan guru honorer.
Meskipun demikian, Pemprov Papua Barat sudah kembali menganggarkan kembali pada tahun 2019 sebesar Rp.12,5 miliar. "Pencairan segera dilakukan dan saat ini sudah mengajukan pencairan di BPKAD," katanya.
Sementara tentang sertifikasi atau tunjangan profesi guru, Dinas Pendidikan sudah menyampaikan surat kepada Sekda Papua Barat terkait pencairan dana tersebut, namun hingga kini belum ada jawaban.
"Untuk biaya operasional bagi kepala sekolah SMA dan SMK kami memang belum programkan, mengingat anggaran dinas terbatas," katanya lagi.
Baca juga: Bersihkan "data siluman", guru honorer di Papua Barat diverifikasi ulang
Baca juga: Ratusan guru di Wondama-Papua Barat belum bersertifikat
Baca juga: Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat kekurangan guru
Pewarta: Toyiban
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2019
