• Beranda
  • Berita
  • Pemerintah lanjutkan program pengembangan daerah perbatasan

Pemerintah lanjutkan program pengembangan daerah perbatasan

26 Februari 2019 20:17 WIB
Pemerintah lanjutkan program pengembangan daerah perbatasan
Arsip Foto. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes-PDTT) Eko Putro Sundjojo berpose di bawah Bendera Merah Putih berlatar belakang rumah adat Suku Mau usai mengikuti upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI di desa Laktutus, Kabupaten Belu, NTT Rabu, (17/8/2016). Mendes-PDTT merayakan hari Kemerdekaan Indonesia di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste untuk mengetahui kehidupan masyarakat desa di wilayah perbatasan itu. (ANTARA FOTO/Kornelis Kaha)
Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah menyiapkan program lanjutan untuk mengembangkan daerah perbatasan Indonesia menjelang berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019.

"Program di perbatasan Indonesia tersebut di antaranya yakni penyediaan akses infrastruktur jalan, pengembangan sarana dan prasarana produk unggulan daerah perbatasan, penyediaan sarana air bersih serta pembangunan embung," kata Direktur Pengembangan Daerah Perbatasan Kemendes PDTT Endang Supriyani dalam siaran pers kementerian di Jakarta, Selasa.

Endang menyampaikan bahwa tahun ini kementerian akan memfokuskan program pada 22 kabupaten. Program yang dimaksud mencakup penyiapan infrastruktur jalan sepanjang 22 kilometer; penyediaan alat pendukung sarana dan prasarana produk unggulan kawasan perbatasan mulai dari perikanan, padi, jagung, rumput laut sampai dengan sagu dan minyak atsiri; penyediaan embung untuk mendukung produksi produk unggulan;, serta penyediaan sarana air bersih bagi masyarakat di perbatasan.

"Total dana yang digelontorkan sebesar Rp53,8 milyar yang akan didanai dari APBN Kemendesa PDTT," kata dia.

Endang berharap manfaat program-program tersebut dapat sesegera mungkin dinikmati oleh masyarakat.

Sesuai dengan instruksi dari Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi pelaksanaan seluruh pelelangan pengadaan barang/jasa harus selesai bulan Maret 2019.

"Untuk itu perlu kerja sama yang baik dari rekan-rekan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jika masih ada yang belum melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan paling lambat pada Februari ini," kata dia.

Baca juga:
Pemerintah bangun 256 Puskesmas di daerah tertinggal-perbatasan tahun ini
Menko Polhukam: pembangunan perbatasan perkuat pertahanan nasional

 

Pewarta: Aubrey Kandelila Fanani
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2019