Jakarta (ANTARA News) - Rapat Kerja Nasional Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Rakernas BKKBN) menekankan pentingnya meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mencapai target rencana strategis 2015-2019.
“Diharapkan BKKBN dapat berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama dalam menyusun, mengembangkan dan menindaklanjuti berbagai kebijakan dan strategi Program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga),” kata Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal di Jakarta, Rabu.
Dengan koordinasi antara seluruh pemangku kepentingan, lanjut dia, diharapkan pelaksanaan dan kegiatan program KKBPK dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat baik perkotaan maupun pedesaan, termasuk masyarakat kurang mampu yang bertempat tinggal di wilayah padat penduduk, wilayah nelayan, daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan.
Rakernas yang mengambil tema “Meningkatkan Sinergitas Implementasi Program Kerja Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas” tersebut menekankan capaian rencana strategis 2015-2019.
Rencana strategis tersebut antara lain menurunkan rata rata laju pertumbuhan penduduk dari 1,38 persen per tahun pada 2015 menjadi 1,21 persen per tahun pada 2019, menurunkan Total Fertility Rate (TFR) per perempuan usia reproduksi dari 2,37 tahun 2015 menjadi 2,28 tahun 2019 , meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) semua metode dari 65,2 persen menjadi 66 persen.
Selanjutnya menurunkan kebutuhan ber-KB tidak terlayani (Unmet Need) dari jumlah pasangan usia subur dari 10,6 persen tahun 2015 menjadi 9,91 persen tahun 2019, menurunnya Age Spesifik Fertility Rate (ASFR) dari 46 pada tahun 2015 menjadi 38 per 1000 perempuan kelompok Umur 15-19 tahun pada 2019, serta menurunnya persentase kehamilan yang tidak diinginkan pada Wanita Usia Subur dari 7,1 persen tahun 2015 menjadi 6,6 persen pada tahun 2019.Selain rakernas, BKKBN juga menyelenggarakan Simposium Nasional tahun 2019 dengan tema “Tantangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Pada Era Revolusi Industri 4.0”.
Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh arah dan kebijakan serta strategi pemerintah yang disusun dapat terlaksana dengan terarah, efektif dan efisien dalam pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019.
Baca juga: Wapres: KB diperlukan untuk hadapi revolusi industri 4.0
Baca juga: BKKBN: majelis taklim dan IBI mitra utama program kependudukan-KB
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2019
