"Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan perhatian sangat besar terhadap sawit, karena sawit ini memberikan kontribusi besar kepada ekonomi dan punya peranan penting terhadap Indonesia. Kalian ini pahlawan bangsa," ujar Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, di Jakarta, Kamis, saat memberikan pidato utama dalam Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia 2019.
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) menginisiasi Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia bertemakan "Sawit Indonesia Berdaulat, Bermartabat dan Berkelanjutan".
Kegiatan itu dihadiri 451 peserta dari seluruh Indonesia terdiri dari 300 petani sawit dari 22 DPW Apkasindo tingkat Provinsi dari Aceh sampai Papua, 100 Petani mewakili DPD Apkasindo di 116 kabupaten di seluruh Indonesia dan 51 orang Petani Sawit dari oraganisasi Petani Aspek PIR dan SAMADE.
Luhut Panjaitan mengatakan perusahaan harus melindungi petani untuk menjaga keseimbagan dalam perekonomian dan mencegah kecemburuan sosial. "Presiden Jokowi meminta supaya ada keseimbangan," ujar Luhut.
Baca juga: Menko Maritim: sawit bantu Indonesia raih SDGs
Menurutnya, pemerintah mendorong kelompok tani dapat mengelola pabrik sawit yang bertujuan memasok kebutuhan biofuel di daerah. Kemandirian itu harus ada dan pemerintah punya target 30 persen dari produksi sawit menjadi green fuel, tambahnya, sehingga impor minyak fosil dapat berkurang besar dalam jangka waktu 2-3 tahun mendatang.
Saat ini, ujar Menko, sawit telah menjadi industri super strategi bagi negara yang mana berkontribusi menyerap tenaga kerja lebih dari 17,5 juta orang, baik secara langsung maupun tidak langsung dan menciptakan kesejahteraan sebanyak 2,3 juta petani kecil.
"Oleh karena itu, peran sektor sawit terhadap pengentasan kemiskinan sangat besar. Perkebunan sawit berpengaruh signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di Indonesia," ujarnya.
Luhut meminta pelaku industri dapat menata praktik perkebunan sehingga Indonesia benar-benar berdaulat, bermartabat dan berkelanjutan.
"Terkait urusan keluar, supaya diplomasi kita offensive. Karena pertahanan terbaik itu adalah menyerang. Kita ini negara besar, enggak boleh diatur-atur apalagi didikte orang," katanya.
Namun, tambahnya, pengembangan perkebunan sawit harus memperhatikan aspek lingkungan agar menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan, untuk itu pemerintah mengambil langkah moratorium perluasan lahan sawit dan restorasi gambut.
Luhut menyebutkan ancaman terhadap pasar ekspor sawit Indonesia berasal dari Uni Eropa sedang mendiskriminasikan pengunaan sawit pada biodiesel yang dipasarkan di Benua Biru tersebut. Untuk itu, pemerintah akan menerapkan diplomasi perdagangan dengan mengedepankan dialog dan lobi.
Baca juga: Presiden minta pungutan ekspor untuk bantu petani sawit
Ketua Panitia Pelaksana Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia Rino Afrino, menuturkan ada lima tujuan penyelenggaraan kegiatan tersebut pertama, memberikan informasi menyeluruh ke seluruh petani kelapa sawit di 22 Provinsi, mengenai upaya, strategi dan diplomasi pemerintah Indonesia untuk pengembangan kelapa sawit sebagai komoditas strategis nasional yang berkelanjutan.
Kedua, mengidentifikasi permasalahan dan potensi kebun kelapa sawit rakyat terkait legalitas lahan keterlanjuran petani dalam kawasan, sertifikasi, produktivitas, Infrastruktur, Harga TBS, ISPO, dan pemanfaatan energi terbarukan.
Ketiga menghimpun usulan-usulan dan pertimbangan teknis terkait pengembangan kelapa sawit Indonesia khususnya perkebunan rakyat.
Keempat menginisiasikan komitmen bersama para pemangku kebijakan dan pelaku usaha perkebunan untuk Sawit Indonesia Berdaulat, Bermartabat dan Berkelanjutan. Dan kelima meningkatkan dan menguatkan peran APKASINDO sebagai wadah seluruh petani kelapa sawit di seluruh Indonesia.***1***
Baca juga: Petani sawit Indonesia bertemu bahas persoalan lahan hingga harga
Pewarta: Subagyo
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2019
