"Selain menggunakan inovasi baru berupa teknologi inovasi, rapat koordinasi ini juga membuka ruang bagi seluruh provinsi untuk melakukan hal yang sama," kata Sekretaris Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pribudiarta Nur Sitepu di Jakarta, Selasa.
Pribudiarta mengatakan melalui penggunaan teknologi, Kementerian berharap komunikasi dan harmonisasi program antara pemerintah pusat dengan provinsi menjadi lebih baik, intensif dan efektif.
"Semakin lama informasi akan semakin murah. Jelas jauh lebih murah. Kalau langsung bertemu seluruh Indonesia, bisa habis ratusan juta untuk tiket sekali pertemuan," tuturnya.
Untuk mendukung penggunaan teknologi informasi dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pribudiarta mengatakan Kementerian juga menyurati dinas-dinas komunikasi dan informatika di provinsi.
Dinas komunikasi dan informatika merupakan pemangku kepentingan yang penting dalam penggunaan teknologi informasi oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi.
"Kami dorong teman-teman di komunikasi dan informatika untuk mendukung. Kita bicara Indonesia 4.0 yang berarti saling bekerja sama, berinovasi dan berkolaborasi yang pada akhirnya memberikan kesejahteraan kepada perempuan dan anak," katanya.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengadakan Rapat Koordinasi Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2019 bertema "Menuju Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4.0" dengan menggunakan konferensi video.
Pada Rapat Koordinasi tersebut, masing-masing Deputi yang ada di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memaparkan programnya masing-masing.
Baca juga: Kemen PPPA cari masukan tangani kasus inses dialami disabilitas
Baca juga: Yohana: Ketahanan keluarga lindungi perempuan
Baca juga: Menteri Yohana: jangan beri beban lagi pada lansia
Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2019
