Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan angka kelahiran tinggi menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Provinsi Jawa Barat dalam pengendalian penduduk.Daya saing daerah salah satunya didukung oleh pengendalian penduduk dan juga kualitas keluarga
"Pengendalian penduduk ini menjadi salah satu indikator kuatnya daya saing daerah yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut," kata Iwa Karniwa saat membuka Rakerda Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, di Bandung, Selasa.
Rakerda ini membahas isu kependudukan di Jawa Barat, termasuk terkait angka kelahiran tinggi yang dinilai mempengaruhi kurang optimalnya pengendalian penduduk Jabar.
Saat ini Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yaitu 48,4 juta jiwa pada tahun 2018 (proyeksi penduduk indonesia 2015-2045), dengan sex ratio 102,83 dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 2016-2017 sebesar 1.39.
Di sisi lain, hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menunjukan kecenderungan peningkatan Total Fertility Rate (TFR) dari tahun 2016 sebesar 2,0 naik menjadi 2,24 pada tahun 2017 kemudian naik lagi menjadi 2,49 pada tahun 2018.
Dengan data tersebut, menunjukkan bahwa Jawa Barat memiliki tantangan, di samping menghadapi permasalahan dampak kependudukan tapi juga tantangan dalam menghadapi bonus demografi.
"Daya saing daerah salah satunya didukung oleh pengendalian penduduk dan juga kualitas keluarga. Ini yang kira-kira menjadi bahan ke depan sehingga dengan demikian pertumbuhan ekonomi secara merata bisa mendorong kita nantinya salah satu syarat 2045 menjadi the big five in the world, dengan parameternya adalah produk domestik bruto," kata dia.
Iwa menambahkan, salah satu langkah strategis yang telah dilakukan pihak pemerintah provinsi Jabar dalam menekan angka kelahiran ialah melalui program Kampung KB.
Program ini dimulai pada tahun 2016, dan saat ini sudah ada sekitar 2.035 Kampung KB di seluruh Jabar.
"Langkah-langkah yang sudah dilakukan yang pertama adalah rakerda ini, untuk penajaman sinkronisasi program dan kegiatan. Yang kedua adalah di implementasi," kata dia
"Yang ketiga adalah partisipasi masyarakat karena kalau dengan anggaran itu kan terbatas. Nah, dengan langkah-langkah seperti inilah, Insha Allah, pengendalian penduduk dan juga kualitas keluarga itu bisa berjalan dengan baik," lanjut dia.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat Sukaryo Teguh Santoso melaporkan, Rakerda KKBPK tahun ini berfokus pada pengoptimalan program Kampung KB menjadi Kampung KB mandiri.
Ia mengatakan, Jabar sudah memiliki banyak Kampung KB yang mampu melahirkan inovasi seperti budidaya ulat pakan ternak, dan lainnya, sehingga secara tidak langsung perekonomian masyarakat kampung KB tersebut mulai terangkat.
"Tahun 2019 ini fokus pengendalian Kampung KB adalah melakukan pemetaan kampung-kampung KB yang sudah mandiri, berkembang dan yang baru dirintis, untuk kemudian dimantapkan pengelolaan potensi kampungnya," tutur Teguh.
Meskipun hasil evaluasi perkembangan Kampung KB di Jawa Barat oleh BKKBN Pusat masih dinilai ‘cukup baik’, namun Teguh mengungkapkan pihaknya akan terus bersinergi guna mewujudkan target TFR ideal Jawa Barat sebesar 2,28 di tahun 2019.
Baca juga: Presiden canangkan Kampung KB di Cirebon
Baca juga: DAK untuk KB daerah diharapkan turunkan angka kelahiran
Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2019
