Sejumlah desa di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur mulai mengalokasikan anggaran yang bersumber dari dana desa untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam melakukan serangkaian prosedur mitigasi kebencanaan.Saat ini sudah ada 26 desa dari lima kecamatan yang sudah berkomitmen dan bahkan mendeklarasikan kesiapannya untuk menjadi desa tangguh bencana secara mandiri
Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Tulungagung Jito Prayogo, Rabu mengatakan hal itu saat dikonfirmasi terkait kesiapan pembentukan desa-desa tangguh bencana di daerahnya.
"Saat ini sudah ada 26 desa dari lima kecamatan yang sudah berkomitmen dan bahkan mendeklarasikan kesiapannya untuk menjadi desa tangguh bencana secara mandiri," katanya.
Mandiri yang dimaksud Jito adalah pembiayaan yang sepenuhnya menggunakan anggaran dana desa. Nantinya BPBD bersama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Tulungagung nantinya akan melakukan pendampingan penuh.
Mulai dari pemetaan wilayah rawan bencana, area berpotensi terdampak, jumlah warga/KK di kawasan rawan bencana, jalur evakuasi, hingga serangkaian prosedur mitigasi dan penanganan pascabencaa.
"Harapan kami setidaknya desa tangguh bencana mandiri ini mencapai kategori Pratama (desa tangguh bencana Pratama) dengan minimal 12 indikator," kata Jito.
Ia optimistis pembentukan desa tangguh bencana di 26 desa pelopor ini akan menginspirasi desa-desa lain untuk lebih mandiri.
Apalagi potensi kebencanaan di Tulungagung cukup besar. Selain tsunami di kawasan pesisir selatan, banyak desa di wilayah pegunungan dan dataran yang menjadi langganan banjir, longsor serta puting beliung.
"Anggaran pembiayaan untuk menjadi desa tangguh bencana tingkat Pratama itu tidak besar kok. Paling cuma Rp30 jutaan untuk pelatihan. Dan persiapan infrastrukturnya selama tiga hari. Kalau (tingkat) madya kisaran Rp50 juta dengan syarat minimal 16 indikator, dan utama maksimal sekitar Rp150 jutaan dengan 21 indikator. Ini yang tertinggi," papar Jito Prayogo.
Total desa rentan/rawan bencana menurut data BPBD Tulungagung tercatat mencapai 247 desa/kelurahan dari total 271 desa/kelurahan se-Tulungagung.
Sedangkan program desa tangguh bencana yang di Tulungagung saat ini baru terprogram di delapan desa. Rinciannya dua desa tangguh bencana tingkat utama (memiliki 21 indikator tangguh bencana), dua desa tangguh bencana tingkat madya (mencapai 16 indikator tangguh bencana) dan empat desa tangguh bencana tingkat provinsi (12 indikator).
Desa-desa tangguh bencana tingkat utama yang dibiayai APBD sejak kurun 2014 itu adalah Desa Besole Kecamatan Besuki dan Desa Keasinan Kecamatan Pagerwojo.
Sedangkan desa tangguh bencana tingkat madya antara lain ada di Desa Ngkurup Kecamatan Sendang dan di Desa Keboireng Kecamatan Besuki.
Terakhir desa tangguh bencana tingkat Pratama adalah Desa Kalibatur Kecamatan Kalidawir, Desa Ngrejo dan Jengglungharjo Kecamatan Tanggunggunung, serta Desa Besuki, Kecamatan Besuki.
Jito mengatakan, keterbatasan anggaran dari APBD untuk percepatan pembentukan desa tangguh bencana mendorong Pemkab Tulungagung mengambil langkah alternatif dengan mendorong desa-desa menjadi desa tangguh bencana secara mandiri.
Kata dia, anggaran APBD Tulungagung selama ini hanya memprogramkan satu desa tangguh bencana setiap tahunnya.
"Kalau daerah rawan bencananya saja ada 247 desa/kelurahan, masa kita butuh 247 tahun untuk bisa menjadi desa tanggung bencana semua. Maka jalan alternatifnya adalah merangsang desa-desa agar mandiri mengupayakan peningkatan kapasitasnya dalam hal mitigasi kebencanaan," ujar Jito.
Baca juga: Tujuh desa tangguh bencana dibentuk BPBD Gunung Kidul-Yogyakarta
Baca juga: BPBD Bojonegoro: pembentukan desa tangguh bencana untuk tekan kerugian
Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2019
