Salah satunya adalah "Gandeng Gendong" untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan serta kemudahan layanan melalui "Jogja Smart Service"
Pemerintah Kota Yogyakarta memamerkan berbagai program unggulan ke tim penilai Penghargaan Pembangunan Daerah 2019 dari Bappenas, di antaranya program pengentasan kemiskinan Gandeng Gendong serta inovasi layanan Jogja Smart Service (JSS).
“Permasalahan di Kota Yogyakarta ini cukup kompleks, sehingga kami membutuhkan berbagai program yang diharapkan dapat mengatasi masalah sekaligus memberikan layanan terbaik ke masyarakat. Salah satunya adalah Gandeng Gendong untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan serta kemudahan layanan melalui Jogja Smart Service,” kata Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi saat menerima tim penilai penghargaan pembangunan daerah 2019 di Yogyakarta, Kamis.
Menurut dia, berbagai permasalahan yang ada di Kota Yogyakarta tidak bisa diatasi jika hanya mengandalkan peran pemerintah daerah saja, tetapi harus didukung oleh berbagai pihak.
Konsep tersebut kemudian dikembangkan menjadi program Gandeng Gendong, yaitu mengajak keterlibatan lima sektor untuk menangani kemiskinan, mulai dari komunitas, kampung, kampus, pihak swasta serta dari Pemerintah Kota Yogyakarta.
Salah satu bentuk program Gandeng-Gendong, lanjut Heroe adalah memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat untuk menjadi penyedia jamuan makan dan minum dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Yogyakarta.
“Kami sudah melatih kelompok masyarakat, khususnya ibu-ibu untuk bisa menyediakan sajian makan dan minum dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintah daerah. Selain itu, kami juga sudah meminta hotel untuk bisa menyerap produk dari masyarakat yang ada di sekitarnya,” katanya.
Dengan demikian, Heroe berharap, kegiatan ekonomi di masyarakat bisa berjalan dengan baik dan pada akhirnya bisa menambah pendapatan dan kesejahteraan keluarga.
Pada 2018, angka kemiskinan di Kota Yogyakarta turun sebesar 0,66 persen yaitu dari 7,64 persen menjadi 6,98 persen dan pada tahun ini angka kemiskinan ditargetkan turun sekitar 0,7 persen.
Sedangkan layanan Jogja Smart Service ditujukan untuk memudahkan masyarakat dapat menyampaikan aduan, keluhan, pengurusan izin, hingga memperoleh berbagai informasi dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Warga cukup mengunduh aplikasi tersebut melalui telepon gengam berbasis android.
“Dalam berbagai program yang kami jalankan, yang dibutuhkan adalah data tunggal sehingga sasaran program kegiatan dari Pemerintah Kota Yogyakarta pun lebih fokus,” katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Bappenas Taufik Hanafi mengatakan, penilaian yang saat ini dilakukan sudah merupakan tahap akhir.
“Selain melakuian evaluasi terhadap dokumen yang masuk, kami juga melakukan kunjungan ke lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya,” katanya.
Ia pun menyebut, jumlah kota/kabupaten yang berhasil lolos hingga tahap penilaian akhir tidak terlalu banyak. “Jarang sekali ada kota/kabupaten yang mampu bertahap hingga penialian tahap akhir. Ada beberapa isu yang perlu kami gali, seperti penyusunan rencana pambangunan, inovasi yang sudah dilakukan, dan realisasi pembangunan,” katanya.
Tim penilai kemudian melakukan kunjungan lapangan ke Karangwaru Riverside yang berada di bantaran Sungai Winongo. Wilayah tersebut dinilai cukup berhasil dalam penataan bantaran sungai.
Penilaian perencanaan pembangunan daerah tersebut sudah dilakukan sejak 2011 dengan nama Penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara, namun sejak 2018 berganti nama menjadi Penghargaan Pembangunan Daerah.
Baca juga: Yogyakarta luncurkan program pengentasan kemiskinan "Gandeng Gendong"
Baca juga: Pantau kehadiran siswa, Yogyakarta siapkan "Jogja Smart Service"
Baca juga: Aplikasi JSS bisa dipakai mengakses layanan terpadu Kemenag Yogyakarta
Pewarta: Eka Arifa Rusqiyati
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2019
