"Bantuan ini adalah dari Kementerian PUPR dari dana APBN hasil dari aspirasi Komisi V DPR-RI," ujar Pelaksana Teknis Satker Non-Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syafruddin di Sarilamak, Sumbar, Jumat.
Kementerian PUPR merasa perlu turun langsung ke Kabupaten Limapuluh Kota setelah muncul pertanyaan dari warga saat Wakil Bupati Kabupaten Limapuluh Kota Ferizal Ridwan meninjau realisasi program BSPS tersebut.
"Bantuan ini pasti terealisasi karena sudah masuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian, tidak akan bisa batal dan tak ada hubungan dengan politik," kata dia.
Diakuinya program BSPS memang hasil aspirasi dari Komisi V DPR RI antara lain dari Ade Rizky Pratama dan Alex Indra Lukman, DPR RI asal Sumbar.
Syafruddin mengatakan para anggota DPR ini ikut dalam proses penyusunan program ini di Jakarta.
Dalam pengerjaan program ini, bisa saja para anggota DPR ini turun ke lapangan untuk melihat apakah program ini tepat sasaran, namun dilarang berkampanye," katanya.
Sebelumnya muncul pertanyaan di masyarakat yang menganggap bantuan tersebut bermuatan politis, apalagi saat ini merupakan tahun politik, karena kurangnya sosialisasi.
"Kami merasa aneh saja, karena sejak lama diminta menyiapkan fondasi rumah, tapi setelah fondasi siap, terbengkalai, bisa saja ini hanya janji politik," kata Supik penerima bantuan program BSPS.
Baca juga: PUPR perbaiki 206 ribu rumah tidak layak huni
Baca juga: Perbaikan ratusan rumah warga perbatasan Indonesia-Malaysia
Pewarta: Syahrul Rahmat
Editor: Dewanti Lestari
Copyright © ANTARA 2019
