Apindo: Pemindahan ibukota ide bagus

3 Mei 2019 15:12 WIB
Apindo: Pemindahan ibukota ide bagus
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani saat memberikan keterangan kepada awak media usai di sela-sela peluncuran buku Kajian Stabilitas Keuangan Semester II 2018 No.32 Edisi Maret 2019 yang mengusung tema “Penguatan Intermediasi di tengah Ketidakpastian Ekonomi Global” di Jakarta, Jumat. (ANTARA/Citro Atmoko)

Jadi pemindahan ibukota itu ide bagus untuk buat daerah pertumbuhan baru, tapi harus diingat bahwa sifat pemindahan ibukota itu jangka panjang

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai rencana pemindahan ibukota adalah ide yang bagus, namun ia mengingatkan bahwa hal tersebut merupakan suatu rencana jangka panjang.

"Jadi pemindahan ibukota itu ide bagus untuk buat daerah pertumbuhan baru, tapi harus diingat bahwa sifat pemindahan ibukota itu jangka panjang," ujar Hariyadi Hariyadi di sela-sela peluncuran buku Kajian Stabilitas Keuangan Semester II 2018 No.32 Edisi Maret 2019 yang mengusung tema “Penguatan Intermediasi di tengah Ketidakpastian Ekonomi Global” di Jakarta, Jumat.

Hariyadi menjelaskan, sebuah proyek jangka panjang, memerlukan persiapan tata ruang, dana, dan kesiapan daerah, serta hal-hal lainnya, yang jelas tidak mungkin diselesaikan dalam waktu lima tahun.

"Dan lima tahun itu masa bakti presiden yang nanti ini akan berjalan. Jadi Jadi harus dipertimbangkan jangan sampai nanti tidak ada payung hukum yang kuat dan nanti ganti presiden lima tahun lagi tidak jalan Akibatnya rugikan kita semua," kata Hariyadi.

Ia mencontohkan Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN), yang saat ini berganti nama menjadi PT Dirgantara indonesia (PTDI), dahulunya pemerintah mengeluarkan banyak biaya untuk mengembangkan industri pesawat dalam negeri.

"Tapi karena terjadi pergantian pemerintahan gak diteruskan. Lalu itu bagaimana? Investasi sudah dikeluarkan sedemikian banyak. Jangan sampai masalah ibukota seperti itu," ujar Hariyadi.

Menurut Hariyadi, perlu jaminan jangka panjang bahwa rencana pemindahan ibukota itu akan terus berjalan siapapun presidennya.

"Ini kelemahan yang kita tidak punya GBHN seperti dulu. Kalau dulu ada tap MPR, lembaga tertinggi negara. Saat ini tidak ada lembaga tertinggi negara dan semua sama lembaga tinggi dan ini harus jadi faktor yang dipertimbangkan," kata Hariyadi.

Baca juga: Tanggapi pemindahan ibukota, Darmin: Tunggu saja dulu
Baca juga: Polri siap koordinasi jika pemerintah pindahkan ibukota

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2019